Category: Home

Kecelakaan Tragis! Bus Militer Kolombia Jatuh, 9 Tentara Meninggal

Tragedi memilukan mengguncang Kolombia pada Minggu (23/2/2025), ketika sebuah bus militer mengalami kecelakaan fatal dan jatuh ke jurang sedalam 100 meter di wilayah Narino. Insiden ini menyebabkan sembilan tentara kehilangan nyawa, sementara 20 lainnya mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis.

Gubernur Narino, Luis Alfonso Escobar, mengungkapkan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman yang membuat sopir kehilangan kendali sebelum akhirnya kendaraan terjun bebas ke dalam jurang.

“Bus mengalami masalah pada sistem pengereman sebelum akhirnya jatuh ke jurang yang cukup dalam,” ujar Escobar dalam pernyataannya yang dikutip oleh AFP.

Upaya Penyelamatan di Lokasi Kejadian

Begitu insiden terjadi, tim penyelamat segera diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Rekaman yang dirilis oleh otoritas setempat menunjukkan petugas menggunakan tali untuk menuruni jurang demi mencapai para korban yang terjebak. Mereka yang mengalami luka serius segera dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter guna mendapatkan perawatan intensif.

Korban Meninggal Bertambah, 20 Tentara Masih Dirawat

Pada awalnya, jumlah korban tewas dilaporkan sebanyak delapan orang. Namun, berdasarkan pembaruan dari militer Kolombia pada Senin (24/2/2025), angka tersebut bertambah menjadi sembilan setelah salah satu korban yang mengalami luka parah meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, 20 korban luka lainnya masih berada dalam perawatan medis. Sejumlah tentara yang mengalami cedera kritis terus mendapatkan pemantauan intensif dari tim dokter.

Bus tersebut diketahui membawa 36 tentara yang tengah menjalankan misi pengamanan di wilayah Narino. Kawasan ini dikenal sebagai jalur perdagangan narkotika serta sering menjadi lokasi bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Serangan Kelompok Bersenjata

Meskipun insiden ini terjadi di daerah yang kerap dilanda konflik, Gubernur Escobar memastikan bahwa kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh serangan dari kelompok bersenjata.

“Ini adalah murni kecelakaan akibat masalah teknis pada kendaraan, bukan akibat aksi kekerasan,” tegasnya.

Ketegangan di Perbatasan Kolombia-Ekuador

Kolombia saat ini masih menghadapi gelombang kekerasan di tengah upaya pemerintah mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari enam dekade. Wilayah perbatasan dengan Ekuador, termasuk Narino, menjadi salah satu titik rawan karena persaingan antar kelompok kriminal yang ingin menguasai jalur penyelundupan narkoba.

Pemerintah terus berupaya menekan aktivitas ilegal di kawasan ini. Namun, meningkatnya kehadiran kelompok bersenjata di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa tantangan keamanan masih menjadi permasalahan serius.

Kecelakaan tragis ini menjadi pukulan berat bagi militer Kolombia, yang selain harus menghadapi kondisi medan yang berat, juga terus berjuang melawan ancaman dari kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah tersebut.

Sri Mulyani Dorong Daerah Berinovasi dalam Pembiayaan Pembangunan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan di daerah, tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam acara Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu malam, ia menyampaikan bahwa banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Menkeu juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berinovasi dalam membiayai proyek pembangunan di wilayahnya.

Menurutnya, mengandalkan APBN dan APBD saja akan membuat pembangunan infrastruktur berjalan lebih lambat karena bergantung pada kondisi keuangan negara. Ia mencontohkan banyak negara yang membangun infrastruktur tanpa sepenuhnya menggunakan dana pemerintah, melainkan melalui kerja sama dengan pihak lain. Ia menekankan bahwa selama proyek tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pembiayaan inovatif bisa diterapkan. Beberapa sektor yang dapat dibiayai dengan cara ini antara lain penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit. Sri Mulyani menegaskan bahwa sektor swasta dapat berperan dalam membangun infrastruktur melalui instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel.

Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai instrumen untuk mendukung kreativitas pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, keterbatasan APBD tidak menjadi penghalang bagi daerah untuk tetap maju. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya ini membutuhkan komitmen kuat, kerja keras, dan pemahaman yang baik tentang keuangan. Jika ada keraguan dalam mengelola pembiayaan inovatif, ia menyarankan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, atau aparat penegak hukum.

Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama langkah yang diambil bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan retret ini dapat menjadi sarana bagi para kepala daerah untuk bertukar informasi dan mengeksplorasi instrumen pembiayaan yang bisa dikolaborasikan. Kementerian Keuangan pun berkomitmen untuk terus mendukung kepala daerah dalam membangun dan mengelola keuangan negara secara optimal guna memajukan Indonesia.

Retret Kepemimpinan di Akmil Magelang: 47 Kepala Daerah Ditunggu untuk Bergabung

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarta, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, sejumlah kepala daerah diperkirakan akan bergabung dalam acara retret atau pembekalan yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Kapan tepatnya dan siapa saja yang akan bergabung, mari kita tunggu bersama,” ujar Bima di Magelang, Minggu (23/2).

Ia mengajak para awak media untuk terus memantau perkembangan kegiatan ini karena diprediksi akan menghadirkan banyak hal menarik.

“Silakan tetap stand by di Akmil ini untuk mengikuti seluruh proses yang akan berlangsung. Saya pastikan ada banyak hal menarik yang akan terjadi,” katanya.

Bima menjelaskan bahwa sesi pembekalan telah dimulai sejak Minggu malam dan akan berlanjut hingga Senin (24/2). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah menteri, termasuk menteri koordinator (menko) serta pejabat tinggi lainnya, yang akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu topik utama yang dibahas dalam forum ini adalah Astacita, yang mencakup delapan cita-cita utama sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Kepala daerah yang tidak mengikuti pembekalan ini akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan materi strategis dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

“Kami berharap para kepala daerah yang akan bergabung nantinya dapat memperoleh wawasan baru dari para menko dan menteri yang akan membahas berbagai poin penting dalam Astacita,” tambah Bima.

Saat ditanya apakah kepala daerah yang belum hadir akan mulai bergabung pada Senin (24/2), Bima meminta media untuk bersabar menunggu kepastian lebih lanjut.

“Kita lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, tetapi mari kita tunggu perkembangannya. Saat ini masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir,” ungkapnya.

Retret di Akmil Magelang ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, memperdalam wawasan kebangsaan, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berintegritas.

Ketua Bawaslu RI Dorong Kader HMI Berperan dalam Reformasi Politik Indonesia

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengajak generasi muda yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk lebih memahami dinamika politik nasional dan turut serta dalam upaya memperbaiki sistem politik Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Bagja dalam forum Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI yang digelar di Cilegon, Banten, pada Jumat (21/2). Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa berjalan tanpa keberadaan partai politik. Oleh karena itu, jika ingin memperbaiki sistem yang ada, generasi muda harus aktif terlibat di dalamnya.

“Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Jika ingin memperbaiki sistem, kita harus masuk ke dalamnya. Namun, ketika telah mencapai posisi kekuasaan, tetaplah idealis,” ujar Bagja dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.

Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga memaparkan sejarah kepemiluan di Indonesia, mulai dari pemilu pertama pada 1955 hingga perubahan besar yang terjadi pasca-reformasi 1998. Ia menekankan bahwa reformasi telah membuka peluang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi di Tanah Air.

Diskusi semakin menarik ketika para peserta menunjukkan antusiasme dengan mengajukan berbagai pertanyaan, termasuk mengenai peran media sosial dalam politik. Salah satu platform yang disoroti adalah TikTok, yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam pola kampanye politik modern.

Menanggapi hal ini, Bagja menjelaskan bahwa media sosial telah merevolusi cara politisi berinteraksi dengan pemilih.
“Platform digital memungkinkan politisi untuk lebih dekat dengan masyarakat. Namun, tantangan utama yang harus diwaspadai adalah maraknya hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik,” ungkapnya.

Menutup sesi diskusi, Bagja berharap forum ini dapat memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai tantangan demokrasi setelah pemilu serentak. Ia juga mendorong kader HMI untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu guna menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Trump dan Elon Musk Bersekutu? PNS AS Langsung Kena Peringatan!

Dalam langkah drastis yang mengejutkan banyak pihak, staf khusus Pemerintah Amerika Serikat, Elon Musk, mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh pegawai federal untuk menunjukkan produktivitas tinggi atau menghadapi kemungkinan pemecatan. Keputusan ini muncul setelah Presiden Donald Trump meminta Musk untuk memangkas anggaran pemerintahan secara lebih agresif.

Sebagai bagian dari langkah reformasi birokrasi, Musk kini memimpin upaya peninjauan kinerja pegawai federal secara ketat. Seluruh pegawai akan menerima e-mail berisi permintaan laporan aktivitas kerja mereka dalam satu minggu terakhir. Musk menegaskan bahwa ketidakpatuhan dalam memberikan tanggapan akan dianggap sebagai bentuk pengunduran diri secara sukarela.

E-mail Evaluasi Kinerja dan Ancaman Pemecatan

Berdasarkan laporan yang diperoleh AFP, e-mail dengan subjek “Apa yang Anda lakukan minggu lalu?” dikirimkan oleh Kantor Manajemen Personalia AS kepada seluruh pegawai federal. Pesan tersebut memberikan batas waktu hingga Senin (24/2/2025) pukul 23.59 bagi pegawai untuk menyerahkan laporan mereka.

Dalam pesan yang bocor ke publik, disebutkan bahwa pegawai diminta untuk merinci lima pencapaian utama mereka dalam seminggu terakhir. Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam merespons akan langsung berujung pada pemecatan, kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari upaya menegakkan disiplin serta meningkatkan efisiensi kerja di sektor pemerintahan.

Melalui platform Truth Social, Presiden Trump mengungkapkan dukungannya terhadap langkah yang diambil Musk.

“Ingat, kita memiliki negara yang harus diselamatkan!” tulis Trump.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun Musk telah melakukan pekerjaan yang baik, ia berharap pengusaha teknologi tersebut bisa bertindak lebih agresif lagi dalam memotong pengeluaran pemerintah.

Musk Ditugaskan Memimpin Reformasi Pemerintah

Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran, Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE)—sebuah lembaga baru yang dibentuk untuk mengawasi pengeluaran publik serta mengatasi pemborosan dan potensi korupsi dalam birokrasi AS.

Selain itu, Departemen Pertahanan AS juga mengumumkan pemangkasan tenaga kerja sipil sebesar lima persen, yang mulai diberlakukan pada Jumat (21/2/2025). Langkah ini menuai kontroversi dan mendapatkan perlawanan dari sejumlah serikat pekerja yang mencoba mengajukan permohonan penghentian sementara kebijakan pemecatan massal. Namun, seorang hakim federal menolak permohonan tersebut pada Kamis (20/2/2025), yang berarti kebijakan tetap berjalan sesuai rencana.

Di tengah polemik ini, administrasi Trump diketahui telah memberhentikan beberapa pegawai federal yang masih dalam masa percobaan, sebagai bagian dari strategi efisiensi yang lebih luas.

Musk dan Trump: Kerja Sama yang Kontroversial

Meski kebijakan ini memicu perdebatan, Musk tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan Trump, selama hubungan politik di antara keduanya tetap berjalan baik. Ia juga menepis anggapan bahwa keterlibatannya dalam kontrak pemerintahan akan menimbulkan konflik kepentingan.

Langkah ini semakin mengukuhkan peran Musk dalam pemerintahan Trump dan menandai babak baru dalam cara birokrasi AS dikelola. Namun, apakah kebijakan tegas ini akan benar-benar meningkatkan efisiensi pemerintahan, atau justru menimbulkan gelombang ketidakpuasan di kalangan pegawai federal? Waktu yang akan menjawabnya.

Drama Cincin Kiky Saputri: Jelang Persalinan, Damkar Jadi Penyelamat!

Menjelang kelahiran anak pertamanya, Kiky Saputri menghadapi kejadian tak terduga yang membuatnya harus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran (Damkar). Seiring dengan perubahan fisik selama kehamilan, cincin di jari manisnya menjadi terlalu ketat dan sulit dilepas. Padahal, sesuai prosedur medis, perhiasan harus dilepaskan sebelum menjalani operasi persalinan demi alasan keamanan.

Tak ingin mengambil risiko, Kiky segera mendatangi kantor Damkar Jakarta Selatan untuk mencari solusi. Momen tersebut juga ia abadikan dalam video yang kemudian diunggah ke Instagram pribadinya. “Sebentar lagi aku mau lahiran, rencananya operasi. Ternyata kalau operasi tidak boleh ada perhiasan yang menempel, dan cincin ini sudah enggak bisa dilepas,” ujar Kiky pada Jumat (21/2).

Setibanya di lokasi, Kiky dengan nada panik namun tetap ceria langsung meminta pertolongan petugas. Mereka pun mencoba berbagai cara untuk melepaskan cincin tersebut, mulai dari menggunakan pelumas hingga teknik khusus, tetapi cincin tetap tidak bergeming. Setelah tiga kali percobaan gagal, petugas akhirnya memutuskan untuk memotong cincin menggunakan gerinda dengan sangat hati-hati agar tidak melukai jarinya.

Meski harus merelakan cincinnya, istri Muhammad Khairi itu tetap berusaha santai. Bahkan, ia sempat bercanda dengan petugas, “Ada polisi lapor ke pemadam kebakaran, lapor pak.”

Setelah usaha yang cukup menegangkan, cincin akhirnya berhasil dilepas. Kiky dan suaminya pun tampak sangat lega dan bahagia. “Alhamdulillah, tepuk tangan buat Damkar! MasyaAllah, terima kasih! Benar guys, enggak sia-sia lapor Damkar,” ujarnya penuh rasa syukur.

Hamas: Pembebasan 6 Sandera Israel Simbol Persatuan Palestina

Kelompok pejuang Palestina, Hamas, baru-baru ini menyerahkan enam tawanan sebagai bagian dari upaya menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata. Namun, Hamas menuduh Israel sebagai pihak yang menunda pelaksanaan kesepakatan tersebut.

“Penyerahan ini dilakukan dalam suasana nasional yang penuh semangat, mencerminkan persatuan rakyat dan faksi-faksi perjuangan kami, sementara di sisi lain, pihak pendudukan justru mengalami perpecahan internal dan saling menyalahkan,” demikian pernyataan Hamas.

Lebih lanjut, Hamas menegaskan bahwa kehadiran publik dalam momen penyerahan tawanan tersebut adalah pesan kuat kepada Israel dan sekutunya. “Keterlibatan besar rakyat kami dalam serah terima enam tawanan ini menunjukkan bahwa solidaritas antara warga Palestina dan perlawanan sangat kuat serta tidak tergoyahkan,” tegas kelompok tersebut.

Hamas juga menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam perjanjian gencatan senjata, serta keinginan untuk mencapai pertukaran tawanan yang lebih luas. Menurut Hamas, tujuan akhirnya adalah mewujudkan gencatan senjata permanen dan memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Palestina.

Hamas Sebut Klaim Israel “Kebohongan Belaka”

Selain itu, Hamas menanggapi tuduhan Israel terkait kematian dua anak tawanan, Ariel dan Kfir Bibas, yang diklaim telah dibunuh oleh para penculiknya. Hamas membantah keras tuduhan ini, menyebutnya sebagai upaya Israel untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan militernya di Gaza.

“Tuduhan tersebut merupakan usaha putus asa untuk menutupi kejahatan pasukan militernya yang telah membantai keluarga tersebut,” kata Hamas dalam pernyataan resminya.

Menurut Hamas, keluarga Bibas sebenarnya menjadi korban dari serangan udara brutal yang dilakukan Israel. Mereka menegaskan bahwa ibu dan kedua anak tersebut tewas dalam pemboman Israel yang menghancurkan bangunan tempat mereka ditahan di Gaza.

Hamas mengembalikan jenazah Ariel dan Kfir Bibas, serta ibu mereka, ke Israel pada Kamis dan Jumat. Mereka menuduh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai dalang di balik genosida yang menyebabkan kehancuran luas serta kegagalan perjanjian gencatan senjata.

Ketegangan antara Hamas dan Israel terus meningkat, meskipun upaya untuk mencapai kesepakatan damai terus dilakukan. Dengan situasi yang masih memanas, masa depan gencatan senjata dan upaya pertukaran tawanan tetap menjadi perbincangan utama di panggung internasional.

Setelah Seminggu Sakit Pneumonia, Vatikan Ungkap Kondisi Paus Fransiskus!

Paus Fransiskus dikabarkan dalam kondisi stabil dan terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah menjalani perawatan selama sepekan di Rumah Sakit Gemelli, Roma. Pemimpin tertinggi umat Katolik dunia itu sebelumnya didiagnosis mengalami pneumonia ganda, yang mengharuskannya mendapatkan perawatan medis intensif.

Dalam laporan terbaru yang dikutip dari AFP, Vatikan menyebut bahwa kesehatan Paus semakin membaik. “Malam ini berjalan dengan baik, dan pagi ini Paus Fransiskus sudah bangun serta menikmati sarapannya,” demikian pernyataan resmi dari pihak Vatikan.

Paus Fransiskus awalnya dilarikan ke rumah sakit pada Jumat pekan lalu akibat bronkitis. Namun, kondisinya berkembang menjadi pneumonia yang menyerang kedua paru-parunya. Meski demikian, pihak Vatikan memastikan bahwa Paus yang kini berusia 88 tahun itu tidak mengalami demam, dan kondisi aliran darahnya tetap stabil.

Tetap Beraktivitas Meski Dirawat

Meskipun masih menjalani perawatan, Paus Fransiskus tetap melanjutkan beberapa aktivitasnya, termasuk korespondensi resmi. Kardinal Matteo Maria Zuppi, yang juga menjabat sebagai Ketua Konferensi Uskup Italia, mengungkapkan keyakinannya bahwa Paus berada dalam jalur pemulihan yang positif.

“Melihat beliau bisa sarapan, membaca koran, dan tetap menerima umat adalah tanda bahwa kondisinya terus membaik. Kami berharap pemulihan penuh dapat segera terjadi,” ujar Zuppi.

Sejumlah Agenda Dibatalkan

Dengan kondisi kesehatan Paus yang masih dalam pemantauan, Vatikan memutuskan untuk menunda sejumlah agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya. Beberapa acara yang dibatalkan meliputi audiensi yang sedianya berlangsung pada Sabtu (22/2) serta misa pada Minggu (23/2) di Basilika Santo Petrus.

Riwayat Kesehatan Paus Fransiskus

Dalam beberapa tahun terakhir, Paus Fransiskus memang mengalami beberapa gangguan kesehatan, termasuk infeksi pernapasan. Ia diketahui memiliki riwayat kesehatan yang cukup rentan terhadap gangguan paru-paru. Saat masih muda, Paus pernah mengalami radang selaput dada yang mengharuskannya menjalani prosedur pengangkatan sebagian paru-parunya.

Meski demikian, kondisi terbaru Paus Fransiskus menunjukkan bahwa ia tengah berada dalam proses pemulihan yang baik. Umat Katolik di seluruh dunia pun terus mendoakan kesembuhan beliau agar dapat kembali menjalankan tugas kepemimpinannya seperti sedia kala.

Sambut Ramadan, Angel Lelga Rilis Single Religi Doa Pintaku dengan Pesan Mendalam

Menjelang bulan suci Ramadan, Angel Lelga kembali menunjukkan sisi musikalnya dengan merilis single religi berjudul Doa Pintaku. Lagu ini menjadi ajang eksplorasi bagi Angel dalam dunia tarik suara, dengan mengusung nuansa musik yang emosional serta penuh makna spiritual.

Single ini diproduksi di bawah naungan Angel Lelga Records, dengan Angel Lelga sendiri berperan sebagai Executive Producer, serta Dea Mirella sebagai Co-Producer. Sementara itu, Tengku Shafick bertindak sebagai pencipta lagu, arranger, gitaris, sekaligus music programmer.

Melalui Doa Pintaku, Angel menyampaikan refleksi mendalam tentang perjalanan hidup manusia yang tak luput dari ujian dan kesalahan. Lagu ini mengangkat tema kerendahan hati, permohonan ampunan, serta harapan akan keselamatan di dunia dan akhirat.

Angel berharap lagu ini bisa menjadi inspirasi bagi umat Muslim agar tidak menunda kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.

“Saya ingin penyampaian liriknya terasa lebih khidmat dan mendalam, sehingga pendengar benar-benar bisa meresapi pesan yang ingin saya sampaikan,” ungkap Angel Lelga dalam keterangan resminya.

Selain itu, lagu ini juga diiringi dengan aransemen musik yang sederhana namun tetap menyentuh, memungkinkan pendengar untuk lebih fokus pada makna lirik yang dalam. Angel percaya bahwa melalui lagu ini, setiap orang dapat menemukan ketenangan batin dan dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Mantan istri Vicky Prasetyo ini juga berharap lagu terbarunya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas.

Saat ini, Doa Pintaku sudah tersedia di berbagai platform musik digital, dan video liriknya dapat dinikmati melalui kanal YouTube resmi Angel Lelga.

Migran Ilegal India Dipulangkan, AS Perketat Aturan Imigrasi

Pada Sabtu (15/2/2025), sebanyak 119 migran asal India dideportasi dari Amerika Serikat dan tiba di Kota Amritsar, India Utara, sebagai bagian dari kebijakan tegas yang diterapkan oleh Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, untuk menangani imigrasi ilegal. Deportasi kali ini menggunakan pesawat kargo militer C17 Globemaster III, yang membawa lebih dari seratus migran, sebagian besar berasal dari negara bagian Punjab dan Haryana. Gelombang deportasi ini mengundang berbagai reaksi, baik di AS maupun di India.

Mayoritas migran yang dideportasi adalah pria berusia antara 18 hingga 30 tahun. Namun, tak hanya kaum pria, ada juga empat perempuan dan dua anak di bawah umur yang turut dipulangkan. Pada hari Minggu (16/2/2025), menurut laporan The Independent, gelombang ketiga deportasi diperkirakan akan diberangkatkan, dengan lebih dari 150 migran lainnya dipulangkan ke India.

Pemerintah India menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi kepulangan para migran tersebut. Beberapa migran yang berasal dari Goa, Gujarat, dan Maharashtra dipulangkan dengan penerbangan pagi, sementara migran yang berasal dari Punjab dan Haryana akan melanjutkan perjalanan darat ke daerah asal mereka. Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, mengungkapkan bahwa sekitar 500 warga negara India tercatat dalam daftar deportasi akibat kebijakan keras pemerintahan Trump terhadap imigrasi ilegal. Banyak dari migran ilegal ini sebelumnya membayar penyelundup hingga puluhan ribu dolar AS untuk bisa memasuki AS atau negara-negara Barat, dengan sebagian dana tersebut diperoleh melalui cara-cara ekstrem, seperti menggadaikan tanah atau perhiasan.

Proses deportasi ini pertama kali dimulai pada awal bulan Februari, dengan penerbangan pertama yang membawa sejumlah migran ilegal India mendarat di Amritsar. Namun, pemulangan massal ini memicu reaksi politik yang cukup kuat di India. Partai-partai oposisi mengkritik Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi karena dianggap bungkam mengenai cara-cara memalukan dalam pemulangan warganya. Pawan Khera, juru bicara Partai Kongres, mengungkapkan rasa kecewa dan sedihnya melihat foto-foto migran yang dideportasi dengan diborgol dan diperlakukan dengan tidak hormat. “Melihat foto-foto orang India yang diborgol dan dipermalukan saat dideportasi dari AS membuat saya sedih sebagai orang India,” ujar Khera.

Sindiran juga datang dari Kepala Menteri Punjab, Bhagwant Mann, yang berasal dari partai oposisi Aam Aadmi. Ia menyatakan, “Ketika Modi berjabat tangan dengan temannya Donald Trump, warga negara India dideportasi dengan rantai di pesawat militer. Ini adalah hadiah balasan Trump kepada Modi.” Kritik-kritik ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah menangani pemulangan migran yang terkesan tidak berperasaan dan memalukan.

Meski mendapat kritik tajam, Pemerintah India tetap menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menangani masalah imigrasi ilegal. Mereka siap menerima kembali warga negara yang dipulangkan, dengan syarat kewarganegaraan mereka dapat diverifikasi dengan benar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menegaskan bahwa setiap warga India yang melanggar aturan imigrasi di negara manapun, termasuk AS, akan dipulangkan ke tanah air mereka. “Kami akan memfasilitasi pemulangan mereka ke India, dengan syarat kewarganegaraan mereka dapat diverifikasi,” kata Jaiswal.

Tindakan deportasi ini merupakan bagian dari kebijakan AS yang lebih luas untuk menanggulangi imigrasi ilegal, yang terus menjadi sorotan dalam konteks hubungan politik antara Amerika Serikat dan India. Kebijakan ini memicu perdebatan mengenai hak asasi manusia, perlakuan terhadap migran, dan hubungan bilateral yang semakin kompleks antara kedua negara. Dengan jumlah migran yang terus bertambah, proses deportasi ini berpotensi menjadi isu yang lebih besar di masa mendatang, mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah India dan kebijakan imigrasi internasional.