Dalam langkah drastis yang mengejutkan banyak pihak, staf khusus Pemerintah Amerika Serikat, Elon Musk, mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh pegawai federal untuk menunjukkan produktivitas tinggi atau menghadapi kemungkinan pemecatan. Keputusan ini muncul setelah Presiden Donald Trump meminta Musk untuk memangkas anggaran pemerintahan secara lebih agresif.
Sebagai bagian dari langkah reformasi birokrasi, Musk kini memimpin upaya peninjauan kinerja pegawai federal secara ketat. Seluruh pegawai akan menerima e-mail berisi permintaan laporan aktivitas kerja mereka dalam satu minggu terakhir. Musk menegaskan bahwa ketidakpatuhan dalam memberikan tanggapan akan dianggap sebagai bentuk pengunduran diri secara sukarela.
E-mail Evaluasi Kinerja dan Ancaman Pemecatan
Berdasarkan laporan yang diperoleh AFP, e-mail dengan subjek “Apa yang Anda lakukan minggu lalu?” dikirimkan oleh Kantor Manajemen Personalia AS kepada seluruh pegawai federal. Pesan tersebut memberikan batas waktu hingga Senin (24/2/2025) pukul 23.59 bagi pegawai untuk menyerahkan laporan mereka.
Dalam pesan yang bocor ke publik, disebutkan bahwa pegawai diminta untuk merinci lima pencapaian utama mereka dalam seminggu terakhir. Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam merespons akan langsung berujung pada pemecatan, kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari upaya menegakkan disiplin serta meningkatkan efisiensi kerja di sektor pemerintahan.
Melalui platform Truth Social, Presiden Trump mengungkapkan dukungannya terhadap langkah yang diambil Musk.
“Ingat, kita memiliki negara yang harus diselamatkan!” tulis Trump.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun Musk telah melakukan pekerjaan yang baik, ia berharap pengusaha teknologi tersebut bisa bertindak lebih agresif lagi dalam memotong pengeluaran pemerintah.
Musk Ditugaskan Memimpin Reformasi Pemerintah
Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran, Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE)—sebuah lembaga baru yang dibentuk untuk mengawasi pengeluaran publik serta mengatasi pemborosan dan potensi korupsi dalam birokrasi AS.
Selain itu, Departemen Pertahanan AS juga mengumumkan pemangkasan tenaga kerja sipil sebesar lima persen, yang mulai diberlakukan pada Jumat (21/2/2025). Langkah ini menuai kontroversi dan mendapatkan perlawanan dari sejumlah serikat pekerja yang mencoba mengajukan permohonan penghentian sementara kebijakan pemecatan massal. Namun, seorang hakim federal menolak permohonan tersebut pada Kamis (20/2/2025), yang berarti kebijakan tetap berjalan sesuai rencana.
Di tengah polemik ini, administrasi Trump diketahui telah memberhentikan beberapa pegawai federal yang masih dalam masa percobaan, sebagai bagian dari strategi efisiensi yang lebih luas.
Musk dan Trump: Kerja Sama yang Kontroversial
Meski kebijakan ini memicu perdebatan, Musk tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan Trump, selama hubungan politik di antara keduanya tetap berjalan baik. Ia juga menepis anggapan bahwa keterlibatannya dalam kontrak pemerintahan akan menimbulkan konflik kepentingan.
Langkah ini semakin mengukuhkan peran Musk dalam pemerintahan Trump dan menandai babak baru dalam cara birokrasi AS dikelola. Namun, apakah kebijakan tegas ini akan benar-benar meningkatkan efisiensi pemerintahan, atau justru menimbulkan gelombang ketidakpuasan di kalangan pegawai federal? Waktu yang akan menjawabnya.