Retret Kepemimpinan di Akmil Magelang: 47 Kepala Daerah Ditunggu untuk Bergabung

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarta, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, sejumlah kepala daerah diperkirakan akan bergabung dalam acara retret atau pembekalan yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Kapan tepatnya dan siapa saja yang akan bergabung, mari kita tunggu bersama,” ujar Bima di Magelang, Minggu (23/2).

Ia mengajak para awak media untuk terus memantau perkembangan kegiatan ini karena diprediksi akan menghadirkan banyak hal menarik.

“Silakan tetap stand by di Akmil ini untuk mengikuti seluruh proses yang akan berlangsung. Saya pastikan ada banyak hal menarik yang akan terjadi,” katanya.

Bima menjelaskan bahwa sesi pembekalan telah dimulai sejak Minggu malam dan akan berlanjut hingga Senin (24/2). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah menteri, termasuk menteri koordinator (menko) serta pejabat tinggi lainnya, yang akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu topik utama yang dibahas dalam forum ini adalah Astacita, yang mencakup delapan cita-cita utama sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Kepala daerah yang tidak mengikuti pembekalan ini akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan materi strategis dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

“Kami berharap para kepala daerah yang akan bergabung nantinya dapat memperoleh wawasan baru dari para menko dan menteri yang akan membahas berbagai poin penting dalam Astacita,” tambah Bima.

Saat ditanya apakah kepala daerah yang belum hadir akan mulai bergabung pada Senin (24/2), Bima meminta media untuk bersabar menunggu kepastian lebih lanjut.

“Kita lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, tetapi mari kita tunggu perkembangannya. Saat ini masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir,” ungkapnya.

Retret di Akmil Magelang ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, memperdalam wawasan kebangsaan, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berintegritas.

Jelang Ramadhan, Wamendagri Instruksikan Daerah Kendalikan Harga Pangan dan Percepat Serapan Gabah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang bulan Ramadhan serta memastikan penyerapan gabah berjalan optimal.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Bima menyoroti dua aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, yaitu kenaikan harga jagung bagi peternak serta harga gabah kering di tingkat petani.

Ia mengungkapkan bahwa harga jagung telah menembus angka lebih dari Rp7.000 per kilogram. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemantauan produksi dan distribusi komoditas ini guna menghindari potensi kelangkaan dan lonjakan harga lebih lanjut.

“Saya kira ini harus diawasi dengan ketat, baik dari sisi produksi maupun distribusinya oleh rekan-rekan di daerah serta dinas terkait,” ujar Bima dalam keterangannya.

Selain itu, Bima juga menegaskan urgensi percepatan serapan gabah oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), yang ditargetkan mampu menyerap hingga 30 juta ton gabah di 26 provinsi.

Ia meminta dukungan penuh dari kepala daerah, dinas terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar serapan gabah dapat berjalan maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Ini benar-benar sangat krusial. Kita harus memastikan bahwa target 30 juta ton gabah di 26 provinsi dapat terserap secara optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa inflasi tahunan per Januari 2025 tercatat rendah di angka 0,76 persen. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan diskon listrik 50 persen dari pemerintah.

Namun demikian, beberapa harga komoditas pangan, seperti cabai rawit, cabai merah, dan beras, mengalami lonjakan yang signifikan akibat faktor cuaca.

“Kita perlu mewaspadai pengaruh cuaca terhadap suplai cabai merah dan cabai rawit. Inflasi bulanan di Januari ini bahkan meningkat lebih dari 60 persen untuk kedua komoditas tersebut,” ungkap Amalia.

Rakor tersebut juga menghadirkan berbagai narasumber, baik yang hadir langsung maupun secara virtual.

Beberapa narasumber yang hadir secara langsung antara lain Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana, Deputi III Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.

Sementara itu, beberapa narasumber yang berpartisipasi secara virtual mencakup Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung Sila Pulungan, serta Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida.

Selain itu, turut serta dalam diskusi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Djoko Prihadi serta Perwira Tinggi Sahli Tk. II Ekonomi Khusus Bidang Ekkudag Sahli Panglima TNI Ito Hediarto.

Rakor ini juga diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, baik yang hadir langsung maupun melalui sambungan virtual.