Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan di daerah, tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam acara Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu malam, ia menyampaikan bahwa banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Menkeu juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berinovasi dalam membiayai proyek pembangunan di wilayahnya.
Menurutnya, mengandalkan APBN dan APBD saja akan membuat pembangunan infrastruktur berjalan lebih lambat karena bergantung pada kondisi keuangan negara. Ia mencontohkan banyak negara yang membangun infrastruktur tanpa sepenuhnya menggunakan dana pemerintah, melainkan melalui kerja sama dengan pihak lain. Ia menekankan bahwa selama proyek tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pembiayaan inovatif bisa diterapkan. Beberapa sektor yang dapat dibiayai dengan cara ini antara lain penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit. Sri Mulyani menegaskan bahwa sektor swasta dapat berperan dalam membangun infrastruktur melalui instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel.
Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai instrumen untuk mendukung kreativitas pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, keterbatasan APBD tidak menjadi penghalang bagi daerah untuk tetap maju. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya ini membutuhkan komitmen kuat, kerja keras, dan pemahaman yang baik tentang keuangan. Jika ada keraguan dalam mengelola pembiayaan inovatif, ia menyarankan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, atau aparat penegak hukum.
Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama langkah yang diambil bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan retret ini dapat menjadi sarana bagi para kepala daerah untuk bertukar informasi dan mengeksplorasi instrumen pembiayaan yang bisa dikolaborasikan. Kementerian Keuangan pun berkomitmen untuk terus mendukung kepala daerah dalam membangun dan mengelola keuangan negara secara optimal guna memajukan Indonesia.