Category: Home

Langkawi Siap Sambut Pertemuan Penting ASEAN dengan Semangat Keberlanjutan

Delegasi tingkat tinggi, termasuk para pejabat senior dan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, mulai tiba di Langkawi, Kedah, Malaysia, pada Jumat, untuk menghadiri Pertemuan Pejabat Senior (Senior Officials Meeting/SOM) ASEAN. Pertemuan ini akan berlangsung di Langkawi International Convention Center pada Sabtu, 18 Januari.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sidharto R Suryodipuro, dijadwalkan hadir dalam pertemuan yang bersifat tertutup ini, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Fungsi Bidang Ekonomi KBRI Kuala Lumpur, Hendra P Iskandar. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis Kepemimpinan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025, menjelang Retret Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan digelar pada Minggu, 19 Januari.

Retret Menteri Luar Negeri ini merupakan pertemuan tingkat menteri pertama di bawah kepemimpinan Malaysia, dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan turut hadir. Dalam rangka memastikan kenyamanan lebih dari 200 delegasi yang hadir, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia. Langkah-langkah ini mencakup pelibatan bisnis lokal di Langkawi untuk menyediakan layanan terbaik dan memperkenalkan budaya serta keramahan khas pulau tersebut.

Selama kunjungan, para delegasi akan menikmati hidangan lokal, mengeksplorasi budaya Malaysia, dan menikmati keindahan alam Langkawi. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Malaysia akan menggunakan kendaraan listrik Proton e.MAS 7 sebagai transportasi resmi bagi delegasi utama. Langkah ini sejalan dengan tema Kepemimpinan ASEAN Malaysia, yaitu “Inklusivitas dan Keberlanjutan,” yang bertujuan mempromosikan teknologi hijau dan meminimalkan dampak lingkungan dari acara berskala internasional.

Dalam upaya memastikan keberhasilan pertemuan SOM dan Retret Menteri Luar Negeri, Malaysia menerapkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan komunitas. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara tersebut dalam menciptakan kepemimpinan ASEAN yang inklusif dan berkelanjutan.

Israel dan Hamas Sepakati Gencatan Senjata: Babak Baru dalam Konflik Panjang!

Setelah konflik berkepanjangan selama lebih dari 15 bulan, Israel dan Hamas akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pertempuran yang dimulai sejak Oktober 2023 ini telah menelan korban jiwa lebih dari 46.000 warga Palestina dan lebih dari 1.200 warga Israel, menurut laporan otoritas kesehatan dari kedua belah pihak.

Berikut adalah rangkuman peristiwa penting selama konflik tersebut:

7 Oktober 2023
Hamas meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 lainnya.

8 Oktober 2023
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan “keadaan perang” dan meluncurkan serangan udara besar-besaran ke Gaza dengan janji menghancurkan Hamas.

27 Oktober 2023
Israel memulai invasi darat berskala besar ke Gaza.

24 November sampai 1 Desember 2023
Gencatan senjata sementara dimediasi oleh Qatar dan pihak lainnya, berlangsung selama beberapa hari. Selama periode ini, lebih dari 100 sandera dibebaskan dari Gaza, sementara Israel membebaskan 240 tahanan Palestina. Namun, serangan udara Israel kembali dilanjutkan setelah gencatan senjata berakhir.

11 Desember 2023
Israel mengindikasikan kesediaannya untuk bernegosiasi, sementara Hamas mengajukan syarat penghentian operasi militer sebelum diskusi lebih lanjut.

31 Maret 2024
Perundingan gencatan senjata dilanjutkan di Kairo melalui mediasi pihak ketiga.

15-16 Agustus 2024
Putaran baru perundingan digelar di Doha dengan kehadiran mediator internasional. Meski konstruktif, Hamas menilai usulan tersebut terlalu menguntungkan Israel.

9 November 2024
Qatar menghentikan sementara upaya mediasi akibat kurangnya komitmen dari kedua pihak, tetapi menyatakan siap melanjutkan pembicaraan di masa mendatang.

7 Desember 2024
Qatar kembali mengumumkan momentum untuk negosiasi, membawa optimisme baru bagi upaya perdamaian.

15 Januari 2025
Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata, termasuk pertukaran sandera. Tahap pertama akan dimulai pada 19 Januari, di mana Hamas akan membebaskan 33 sandera selama enam pekan, dengan Israel membebaskan sejumlah tahanan Palestina.

Donald Trump Gagas Dinas Pendapatan Eksternal untuk Tarik Keuntungan dari Perdagangan Asing

Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan inisiatif besar untuk memperkenalkan “Dinas Pendapatan Eksternal,” sebuah badan baru yang dirancang untuk mengumpulkan pendapatan dari perusahaan asing yang berdagang dengan AS. Rencana ini diumumkan melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Selasa.

Dalam pengumumannya, Trump menyoroti ketergantungan pemerintah selama ini pada pajak domestik yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan Internal (IRS). Ia menyatakan bahwa model ini sudah ketinggalan zaman dan mengusulkan pendekatan baru dengan memanfaatkan tarif, bea, dan pendapatan dari perdagangan internasional. “Sudah saatnya kita memastikan pihak asing yang memperoleh keuntungan besar dari perdagangan dengan kita turut membayar bagian mereka yang adil,” tegas Trump.

Trump juga menyampaikan kritik tajam terhadap perjanjian perdagangan internasional yang selama ini, menurutnya, terlalu lunak dan tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Ia berargumen bahwa perjanjian tersebut membuat AS terus-menerus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global tanpa menerima manfaat yang setimpal.

Melalui kebijakan ini, Trump berharap bisa mengurangi beban pajak domestik, meningkatkan pendapatan negara, dan memperkuat posisi AS dalam perdagangan global. “Langkah ini adalah tentang mengembalikan keadilan dalam hubungan perdagangan kita,” ungkap Trump.

Inisiatif ini sekaligus menjadi pernyataan sikap Trump terhadap pandangan ekonomi globalnya, yang menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas utama, terutama dalam mengamankan pendapatan dari mitra-mitra dagang asing.

Polsek Kebayoran Baru Bongkar Jaringan Perdagangan Remaja, Empat Tersangka Ditahan

Polsek Kebayoran Baru berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan empat tersangka berinisial RA alias A, MRC alias B, MR alias M, dan R. Penangkapan dilakukan di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi, pada Selasa (14/1), para pelaku memperdagangkan dua korban perempuan, AMD (17) dan MAL (19). Salah satu korban diketahui masih di bawah umur. Kasus ini terjadi pada 3 Januari 2025 di sebuah hotel di Jalan Pakubuwono, Kebayoran Baru.

Awalnya, kedua korban ditawari pekerjaan oleh seorang teman, yang kemudian mempertemukan mereka dengan muncikari berinisial R alias Tobak. Dalam pertemuan itu, muncikari menjelaskan bahwa korban harus melayani hingga 70 pelanggan untuk mendapatkan bayaran sebesar Rp3,5 juta. Jika jumlah itu belum terpenuhi, mereka tidak akan menerima gaji.

“Per hitungan, para korban hanya mendapatkan sekitar Rp50 ribu untuk sekali melayani tamu. Sementara muncikari mematok tarif dari Rp250 ribu hingga Rp1,5 juta per layanan,” ungkap Nunu.

Saat ini, keempat tersangka telah ditahan di Rutan Polsek Metro Kebayoran Baru. Polisi juga masih memburu muncikari utama, R alias Tobak, yang hingga kini belum tertangkap.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Ancaman hukuman maksimal bagi mereka adalah 15 tahun penjara.

Gempa Magnitudo 6,9 Guncang Pantai Kyushu, Jepang: Peringatan Tsunami Dikeluarkan!

Pada Senin malam, gempa dahsyat dengan kekuatan magnitudo 6,9 mengguncang wilayah dekat pantai Pulau Kyushu, Jepang. Menurut laporan dari Badan Meteorologi Jepang (JMA), gempa terjadi pada pukul 21:19 waktu setempat, dengan pusat gempa terletak di kedalaman 30 kilometer di bawah Laut Hyuganada. Kejadian ini langsung memicu kekhawatiran warga, terutama mengingat wilayah tersebut sering mengalami aktivitas seismik.

Setelah gempa besar tersebut, JMA mengeluarkan peringatan tsunami yang mencakup sejumlah wilayah, termasuk Pulau Kyushu, Shikoku, Amami, dan beberapa bagian Pulau Honshu. Peringatan tsunami ini memicu kesiapsiagaan di kawasan pesisir, dengan warga diminta untuk segera menjauh dari pantai dan mencari tempat yang lebih aman. Meskipun peringatan tsunami dikeluarkan, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai korban jiwa atau kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Badan Meteorologi Jepang sebelumnya telah mengoreksi perkiraan kekuatan gempa tersebut, yang pada awalnya diperkirakan memiliki magnitudo 6,4, menjadi 6,9. Revisi ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang intensitas gempa yang terjadi di lepas pantai Kyushu. Setelah gempa utama, JMA melaporkan adanya beberapa gempa susulan dengan kekuatan yang bervariasi, mulai dari magnitudo 4,1 hingga 3,9. Meskipun gempa susulan ini tidak sekuat gempa utama, namun tetap berpotensi menambah kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Sampai dengan saat ini, tim penyelamat dan petugas terkait tengah melakukan pemantauan intensif untuk menilai dampak lebih lanjut dari gempa tersebut. Laporan dari otoritas setempat mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar wilayah terdampak, namun tidak ada laporan kerusakan besar yang meluas. Pemerintah Jepang terus mengawasi perkembangan situasi dengan cermat dan memberikan instruksi yang diperlukan untuk memastikan keselamatan warga.

Masyarakat di sekitar wilayah yang terdampak gempa diminta untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan dan potensi tsunami lebih lanjut. Para ahli geologi dan gempa bumi juga terus memantau pergerakan tektonik di wilayah tersebut untuk memberikan informasi terbaru. Selain itu, upaya bantuan dan kesiapsiagaan bencana juga diperkirakan akan terus dilakukan selama beberapa hari ke depan, terutama di daerah pesisir yang rentan terhadap tsunami.

Jepang, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem mitigasi bencana terbaik, telah mempersiapkan sejumlah langkah tanggap darurat untuk mengurangi dampak dari gempa bumi dan tsunami. Meski begitu, masyarakat diharapkan tetap siaga dan mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak berwenang untuk menjaga keselamatan diri mereka.

Tanah Longsor Terjang Minas Gerais, Brazil: 11 Tewas Akibat Hujan Lebat!

Tanah longsor yang terjadi di Minas Gerais, Brazil, akibat hujan deras pada Minggu (12/1) menyisakan duka mendalam bagi warga setempat. Bencana alam ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga merusak rumah dan infrastruktur penting, meninggalkan banyak orang dalam kesulitan. Di Ipatinga, tanah longsor yang terjadi di beberapa titik memporak-porandakan rumah-rumah yang berdiri di lereng bukit, sementara di Santana do Paraiso, longsoran tanah mengubur rumah-rumah penduduk, menghancurkan hidup banyak keluarga dalam sekejap.

Selain korban tewas, beberapa orang juga mengalami luka-luka serius akibat reruntuhan yang menimpa mereka. Penyebab utama dari bencana ini adalah curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, yang membuat tanah di kawasan tersebut menjadi sangat labil dan mudah longsor. Masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak menyangka bahwa cuaca buruk dapat membawa dampak sebesar ini, kini terpaksa berhadapan dengan kenyataan pahit.

Pemerintah setempat, setelah mendeklarasikan keadaan darurat, segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses pemulihan. Selain melibatkan tentara dan tim pemadam kebakaran, sejumlah sukarelawan juga ikut terlibat dalam proses evakuasi dan pencarian korban. Pencarian masih terus dilakukan di beberapa lokasi yang hingga saat ini belum berhasil dijangkau akibat reruntuhan yang menghalangi jalan.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, warga setempat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, terutama gempa kecil atau longsoran lanjutan, yang dapat terjadi setiap saat. Otoritas setempat telah memperingatkan agar warga yang tinggal di daerah rawan longsor segera mencari tempat yang lebih aman untuk menghindari risiko lebih besar.

Pihak berwenang juga berjanji untuk segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan, baik dalam bentuk makanan, air bersih, serta perlengkapan medis, untuk mendukung proses pemulihan bagi para korban. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana serupa di masa mendatang.

Kehidupan di wilayah yang terdampak kini sangat bergantung pada kerjasama antar pihak berwenang, masyarakat setempat, dan tim penyelamat, yang bekerja tanpa lelah untuk mengatasi dampak dari bencana ini. Dengan bantuan yang terus mengalir, diharapkan proses pemulihan dapat segera dilakukan, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar.

Trump Siapkan Langkah Agresif: 100 Perintah Eksekutif Menanti di Hari Pertama Kepresidenan

Donald Trump dikabarkan akan segera menandatangani lebih dari 100 perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Perintah ini mencakup kebijakan keamanan perbatasan, deportasi, dan berbagai prioritas politik lainnya. Trump dijadwalkan dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari mendatang di Gedung Capitol.

Menurut laporan dari media Axios, Trump bersama penasihatnya telah mempresentasikan ringkasan dari sejumlah kebijakan ini dalam pertemuan dengan anggota Senat AS dari Partai Republik pada Rabu malam. Dua sumber menyebutkan bahwa para senator mendapatkan gambaran awal dari beberapa kebijakan yang akan menjadi fokus utama Trump.

Stephen Miller, penasihat Trump dalam bidang imigrasi, menjelaskan bahwa salah satu prioritas utama adalah memperkuat kebijakan keamanan perbatasan dan imigrasi. Rencana tersebut termasuk memanfaatkan pasal 287(g) dari Undang-Undang Imigrasi AS untuk meningkatkan fungsi ICE (Immigration and Customs Enforcement) serta melanjutkan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang menjadi janji kampanye utama Trump sebelumnya.

Trump juga disebut akan menggunakan kembali Bab 42 KUHP AS, yang sebelumnya dipakai selama pandemi COVID-19 untuk memperketat pengawasan di perbatasan. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah AS untuk mengusir imigran di perbatasan tanpa memberi kesempatan untuk mengajukan suaka dengan dalih melindungi kesehatan masyarakat.

Selama pandemi, pasal ini menjadi dasar bagi pengusiran jutaan imigran hingga akhirnya dihentikan oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2023. Namun, Trump berniat memberlakukannya kembali sebagai bagian dari langkah memperketat kontrol perbatasan.

Meski laporan ini tidak memberikan rincian lengkap, kebijakan-kebijakan tersebut diperkirakan akan mencakup langkah teknis serta keputusan strategis yang lebih luas yang akan diatur oleh Trump dan berbagai badan federal di bawah kepemimpinannya.

Penambahan Masa Reses DPD Picu Pertanyaan soal Efisiensi Anggaran Negara

Lembaga konsultan politik Meta Politik Indonesia mengingatkan bahwa masa reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus disesuaikan dengan masa reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Eksekutif Meta Politik Indonesia, Fachrul Razi, menyoroti potensi masalah hukum yang mungkin timbul jika masa reses DPD ditambah. Menurutnya, hal ini berdampak langsung pada penggunaan anggaran negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Implikasinya sangat serius terhadap anggaran, karena menyangkut pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Keuangan negara harus dikelola secara tertib, sesuai hukum, efisien, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Fachrul dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.

Fachrul juga mengutip Pasal 3 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang melarang pengeluaran APBN atau APBD tanpa alokasi anggaran yang memadai.

Selain itu, ia mempertanyakan keselarasan tugas dan fungsi legislasi DPD apabila jadwal resesnya tidak sejalan dengan DPR. Hal ini berpotensi menghambat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR.

“UU MD3 sudah menetapkan bahwa masa reses DPD mengikuti DPR agar pembahasan RUU tetap selaras. Jangan sampai DPR sedang membahas RUU, sementara DPD berada dalam masa reses,” tegasnya.

Komentar Fachrul didasarkan pada adanya penambahan masa reses DPD dalam sidang periode 2024-2029, yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Di masa jabatan 2019-2024, DPD hanya melaksanakan empat kali reses per tahun, sama dengan DPR. Namun, pada sidang tahun 2024-2025, DPD dijadwalkan mengadakan lima kali reses, dengan tambahan dua masa reses di bulan Oktober dan Desember 2024, serta tiga kali reses pada Februari, April, dan Juli 2025.

Fachrul, yang pernah menjadi anggota DPD selama dua periode (2014-2024), menilai bahwa penambahan jadwal reses ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

“Teman-teman di DPR juga merasa aneh melihat penambahan jadwal reses DPD pada tahun 2024 ini. Padahal sebelumnya jadwal reses selalu disamakan dengan DPR,” tuturnya.

Kunjungan Diplomatik Wang Yi ke Chad Berjalan Lancar Meski Dihadang Serangan

Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, berhasil menyelesaikan kunjungan resmi ke Chad dengan lancar, meskipun pada hari yang sama terjadi serangan kelompok bersenjata di ibu kota N’Djamena. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing menegaskan bahwa kunjungan Wang Yi tetap sukses dan tidak terpengaruh oleh insiden tersebut.

Pada 8 Januari, kelompok bersenjata menyerbu kompleks istana kepresidenan, yang memicu baku tembak hingga menewaskan 19 orang, termasuk 18 anggota ekstremis Boko Haram dan satu personel keamanan. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Wang Yi bertemu dengan Presiden Chad Mahamat Idriss Déby Itno, Perdana Menteri Allamaye Halina, dan Menteri Luar Negeri Abderaman Koulamallah.

Chad, yang baru saja melangsungkan pemilu parlemen di tengah tuduhan kecurangan, menghadapi situasi keamanan yang kompleks. Serangan tersebut juga terjadi di tengah langkah Chad untuk mengakhiri perjanjian keamanan dengan Prancis, yang saat ini sedang menarik sekitar 1.000 personel militernya dari negara tersebut.

Presiden Mahamat Idriss Déby Itno, yang mengambil alih kekuasaan pada 2021 setelah kematian ayahnya dalam pertempuran melawan pemberontak, dilaporkan berada di lokasi saat serangan berlangsung. Namun, pemerintah Chad menyatakan bahwa stabilitas negara tidak akan terganggu.

Kunjungan Wang Yi merupakan bagian dari tradisi diplomatik Tiongkok yang secara konsisten memulai perjalanan luar negeri Menteri Luar Negeri mereka ke negara-negara Afrika di awal tahun, tradisi yang telah berlangsung selama 35 tahun. Wang Yi juga mengunjungi Namibia, Kongo, dan Nigeria dalam lawatannya dari 5 hingga 11 Januari 2025.

Suriah di Persimpangan Jalan: Tantangan dan Peluang Pasca Keruntuhan Rezim Assad

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (8/1) memperingatkan ancaman serius terhadap kedaulatan Suriah pasca keruntuhan rezim Assad sebulan lalu. Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menyatakan bahwa keputusan yang diambil saat ini akan memiliki dampak jangka panjang bagi negara tersebut. Ia menekankan bahwa PBB siap mendukung Suriah dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Pedersen mencatat bahwa pemerintah baru Suriah telah memulai dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, namun ia juga mendorong langkah lebih lanjut untuk menciptakan rasa aman, membangun kepercayaan, dan melibatkan seluruh elemen bangsa dalam proses transisi. Ia memperingatkan ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah akibat serangan oleh kelompok PKK/YPG dan afiliasinya, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang masih menguasai wilayah timur laut dan sebagian Aleppo.

Selain itu, Pedersen mengkritik aktivitas militer Israel yang terus melanggar perjanjian internasional, termasuk serangan terhadap warga sipil di Suriah. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya akan memperburuk situasi dan menghalangi transisi politik yang damai. Ia juga menyambut langkah pemerintah AS untuk mengeluarkan lisensi umum sementara bagi Suriah, namun menekankan bahwa upaya lebih besar diperlukan untuk mengatasi sanksi yang menghambat dukungan kemanusiaan.

Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menyoroti tiga tantangan utama yang harus dihadapi Suriah: pembangunan kembali layanan esensial, perlindungan warga sipil, dan pelibatan perempuan serta anak perempuan dalam proses transisi. Dengan stabilnya situasi keamanan, Fletcher menyatakan bahwa operasi kemanusiaan dapat diperluas secara signifikan. Ia juga menyambut bantuan internasional dan menyerukan penghapusan hambatan sanksi agar dukungan kemanusiaan dapat berjalan lancar.

Keruntuhan rezim Baath yang telah memerintah selama 61 tahun pada 8 Desember lalu bertepatan dengan meningkatnya serangan militer Israel di Suriah. Israel menghancurkan infrastruktur yang ditinggalkan oleh tentara rezim dan memperluas pendudukannya hingga mencapai 25 kilometer dari ibu kota Damaskus. Dalam konteks ini, PBB dan komunitas internasional menyerukan komitmen penuh untuk mendukung rakyat Suriah dalam membangun kembali negaranya dan menciptakan stabilitas jangka panjang.