Tag: Pemerintah

Mantan Presiden dan Ormas Keagamaan Akan Terlibat dalam Pengawasan Danantara

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan serta mantan Presiden Republik Indonesia akan dilibatkan sebagai penasihat dan pengawas Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, ia menanggapi pertanyaan mengenai peran ormas dalam pengawasan Danantara dengan menyebut bahwa mereka kemungkinan akan berperan sebagai penasihat.

Selain itu, Hasan juga menyinggung kemungkinan mantan Presiden RI menjadi bagian dari dewan penasihat Danantara. Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan gagasan Presiden dan bertujuan untuk memperkuat tata kelola lembaga tersebut. Meski tidak menyebutkan nama mantan Presiden yang akan terlibat, ia menegaskan bahwa partisipasi mereka diperlukan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara.

Danantara dibentuk sebagai sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia, yang harus mengedepankan prinsip akuntabilitas serta transparansi sesuai dengan Santiago Principle, sebuah pedoman internasional dalam tata kelola SWF yang baik. Oleh karena itu, pelibatan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi dinilai penting dalam menjaga kredibilitas lembaga ini.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa mantan Presiden Indonesia hingga pemimpin organisasi keagamaan akan diminta untuk mengawasi pengelolaan BPI Danantara. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, ia menekankan bahwa Danantara merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa dan harus dijaga bersama. Ia juga mengusulkan agar pimpinan ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) turut berperan dalam pengawasan dana kekayaan negara ini.

Sri Mulyani Dorong Daerah Berinovasi dalam Pembiayaan Pembangunan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan di daerah, tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam acara Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu malam, ia menyampaikan bahwa banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Menkeu juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berinovasi dalam membiayai proyek pembangunan di wilayahnya.

Menurutnya, mengandalkan APBN dan APBD saja akan membuat pembangunan infrastruktur berjalan lebih lambat karena bergantung pada kondisi keuangan negara. Ia mencontohkan banyak negara yang membangun infrastruktur tanpa sepenuhnya menggunakan dana pemerintah, melainkan melalui kerja sama dengan pihak lain. Ia menekankan bahwa selama proyek tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pembiayaan inovatif bisa diterapkan. Beberapa sektor yang dapat dibiayai dengan cara ini antara lain penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit. Sri Mulyani menegaskan bahwa sektor swasta dapat berperan dalam membangun infrastruktur melalui instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel.

Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai instrumen untuk mendukung kreativitas pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, keterbatasan APBD tidak menjadi penghalang bagi daerah untuk tetap maju. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya ini membutuhkan komitmen kuat, kerja keras, dan pemahaman yang baik tentang keuangan. Jika ada keraguan dalam mengelola pembiayaan inovatif, ia menyarankan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, atau aparat penegak hukum.

Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama langkah yang diambil bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan retret ini dapat menjadi sarana bagi para kepala daerah untuk bertukar informasi dan mengeksplorasi instrumen pembiayaan yang bisa dikolaborasikan. Kementerian Keuangan pun berkomitmen untuk terus mendukung kepala daerah dalam membangun dan mengelola keuangan negara secara optimal guna memajukan Indonesia.

Pemerintah Luncurkan Stimulus Ekonomi Menjelang Idul Fitri 2025: Diskon Tiket Pesawat dan Beragam Program Stimulus

Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan kebijakan stimulus ekonomi untuk mendukung daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri 2025. Stimulus ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat perekonomian jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diterapkan pada Natal dan Tahun Baru 2025. Program utama yang akan dilaksanakan meliputi diskon harga tiket pesawat, penyelenggaraan kembali Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), serta program “Every Purchase is Cheap” atau Epic Sales 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan belanja domestik dengan diskon besar-besaran.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif lainnya, termasuk BINA Diskon 2025, diskon tarif tol, serta upaya menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Untuk lebih mendukung masyarakat, pemerintah juga telah meluncurkan sejumlah program yang tengah berjalan, seperti bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan bagi 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta diskon tarif listrik untuk pelanggan dengan daya 450 VA hingga 2200 VA.

Di samping itu, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor, serta Pajak Penghasilan (PPh DTP) bagi sektor padat karya.

Airlangga Hartarto juga menyebutkan bahwa Pemerintah akan mendorong lebih banyak program skema kredit untuk sektor padat karya, dengan ketersediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang fleksibel mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan jangka waktu yang dapat disesuaikan antara 5 hingga 8 tahun. Anggaran yang dialokasikan untuk skema ini mencapai Rp20 triliun untuk mendukung perekonomian nasional.

Pemerintah Korea Selatan Catat Kenaikan Kelahiran Tertinggi Dalam 14 Tahun Terakhir

Pada 26 Desember 2024, Pemerintah Korea Selatan mengumumkan data terbaru yang menunjukkan kenaikan angka kelahiran tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Laporan tersebut memberikan secercah harapan bagi negara yang telah lama menghadapi krisis demografi, dengan angka kelahiran yang terus menurun dalam beberapa dekade terakhir. Kenaikan ini menjadi sorotan penting di tengah berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk mendorong peningkatan jumlah kelahiran di Korea Selatan.

Korea Selatan telah lama dikenal sebagai negara dengan salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia. Hal ini telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah, yang berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Kenaikan angka kelahiran ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang diterapkan mulai menunjukkan hasil.

Menurut data dari Badan Statistik Nasional Korea Selatan, angka kelahiran pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kuartal ketiga tahun ini, tercatat lebih dari 100.000 bayi lahir, angka yang belum tercatat sejak tahun 2010. Peningkatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi krisis populasi yang semakin mendalam, mengingat populasi lansia yang terus berkembang pesat di negara ini.

Pemerintah Korea Selatan telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong pasangan muda memiliki anak, seperti pemberian tunjangan keluarga, pengurangan biaya pengasuhan anak, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Program-program ini dirancang untuk mengurangi beban finansial yang dirasakan oleh pasangan yang ingin memiliki anak, serta untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga muda di negara tersebut.

Meskipun ada peningkatan, tantangan besar masih ada. Banyak pasangan muda di Korea Selatan menghadapi tekanan sosial dan finansial yang besar, termasuk biaya perumahan yang tinggi dan tuntutan pekerjaan yang ketat. Meskipun ada kenaikan angka kelahiran, banyak yang masih merasa ragu untuk memiliki lebih dari satu anak, yang dapat berdampak pada pertumbuhan populasi jangka panjang.

Pemerintah Korea Selatan berharap bahwa kenaikan angka kelahiran ini bukan hanya sebuah lonjakan sementara, tetapi juga merupakan awal dari tren yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan kebijakan yang mendukung keluarga muda, serta menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pengasuhan anak, Korea Selatan berupaya mengatasi tantangan demografis yang dihadapi. Kenaikan angka kelahiran ini bisa menjadi langkah pertama menuju masa depan yang lebih seimbang dalam hal struktur demografi.

Pemerintah Korea Selatan mencatatkan keberhasilan dalam upayanya meningkatkan angka kelahiran dengan hasil yang positif pada tahun 2024. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, kenaikan kelahiran tertinggi dalam 14 tahun ini memberikan harapan bahwa kebijakan pemerintah dapat berdampak positif bagi generasi mendatang. Keberlanjutan peningkatan ini akan bergantung pada keberhasilan kebijakan jangka panjang yang mendukung keluarga muda dan mengurangi hambatan sosial-ekonomi.

Target Stok Cadangan Beras Pemerintah Indonesia Ditingkatkan Menjadi 2,5 Juta Ton

Pemerintah Indonesia melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) berkomitmen untuk meningkatkan jumlah cadangan beras yang dimiliki. Target yang sebelumnya berada pada angka 1,5 juta ton kini dinaikkan menjadi 2,5 juta ton. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan beras di seluruh wilayah Indonesia, terutama menjelang masa-masa rawan kekurangan pasokan akibat bencana alam atau perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi beras nasional.

Selain memastikan ketersediaan beras, peningkatan stok cadangan ini juga bertujuan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar domestik. Dengan stok yang lebih banyak, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali. Kebijakan ini penting untuk mencegah inflasi pangan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi petani dan sektor pertanian secara umum. Dengan adanya stok cadangan yang lebih besar, Bulog akan menyerap hasil produksi beras petani secara lebih optimal. Hal ini diharapkan bisa membantu petani memperoleh harga yang lebih stabil dan mencegah potensi kerugian akibat fluktuasi harga yang tajam di pasar.

Untuk mencapai target stok cadangan beras yang lebih besar, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan infrastruktur distribusi dan fasilitas penyimpanan beras di berbagai daerah. Pembaruan dan pembangunan gudang-gudang penyimpanan yang lebih modern akan dilakukan agar beras yang disimpan tetap terjaga kualitasnya dan siap didistribusikan saat dibutuhkan.

Dengan meningkatkan target stok cadangan beras menjadi 2,5 juta ton, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, tetapi juga untuk mengatasi tantangan ekonomi yang timbul akibat fluktuasi harga pangan global. Peningkatan stok cadangan ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong kesejahteraan petani di Indonesia.