TRIS: Pilar Industri Tekstil Indonesia yang Tangguh dan Berinovasi di Tengah Tantangan Global

Industri tekstil dan garmen di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, seperti persaingan dengan produk impor, kenaikan biaya produksi, dan fluktuasi pasar. Banyak perusahaan di sektor ini terpaksa menutup usaha atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, di tengah situasi sulit ini, PT Trisula International Tbk (TRIS) berhasil bertahan dan berkembang. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, TRIS mampu mengubah berbagai tantangan menjadi peluang, menjadikannya salah satu pemimpin dalam industri tekstil dan garmen di Indonesia.

Sebagai pemain utama yang terintegrasi di sektor ini, TRIS memiliki rekam jejak mengesankan di pasar domestik dan internasional. Produk-produknya, seperti merek Bellini, Caterina, dan JOBB, telah menjadi simbol kualitas di dalam negeri. Di tingkat global, TRIS menjalin kerja sama dengan merek-merek terkenal untuk memproduksi pakaian olahraga, pakaian kasual, hingga seragam formal bagi instansi besar seperti perbankan dan maskapai penerbangan. Dengan reputasi yang solid, TRIS siap memanfaatkan pertumbuhan pasar ekspor tekstil dan pakaian jadi yang diperkirakan meningkat rata-rata 3,17 persen dari 2024 hingga 2028, berdasarkan proyeksi Kementerian Perindustrian Indonesia.

Untuk tetap kompetitif, TRIS menerapkan berbagai strategi utama. Dalam hal inovasi produk, TRIS terus beradaptasi dengan tren pasar. Selama pandemi COVID-19, perusahaan ini berhasil memproduksi baju hazmat, masker, dan kain sehat. Selain itu, TRIS juga mulai menyediakan pakaian berbahan kain daur ulang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama melalui pelatihan teknis dan pengembangan soft skills, guna memastikan kualitas produk tetap terjaga.

Strategi diversifikasi layanan juga menjadi fokus TRIS, dengan menawarkan pesanan khusus dan menjalin kolaborasi yang erat antar anak usaha untuk menciptakan nilai tambah yang membedakan dari kompetitor. Selain itu, transformasi digital menjadi langkah penting melalui peluncuran platform belanja online yukshopping.com, yang memungkinkan TRIS menjangkau pasar yang lebih luas, terutama saat pandemi membatasi mobilitas fisik.

Atas konsistensinya dalam menjaga kualitas, TRIS menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Top Award dari Majalah TopBusiness, yang merupakan pengakuan atas keberhasilannya dalam menyelaraskan strategi bisnis dengan keberlanjutan dan pengelolaan SDM yang efektif. Sebagai perusahaan yang telah melalui berbagai tantangan selama lima dekade, TRIS terus berinovasi untuk memperkaya portofolio bisnisnya. Dengan pendekatan no-mass production dan customized order, TRIS fokus pada pasar ekspor yang menunjukkan kualitasnya di tingkat global. Ke depan, TRIS berkomitmen untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri tekstil dan garmen melalui diversifikasi usaha dan penguatan daya saing.

Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas PPID untuk Minimalkan Sengketa Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar rapat khusus pada Kamis, 19 Desember 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kominfo, lantai 7 Gedung Mall Government Center (MGC).

Rapat ini bertujuan untuk meminimalkan potensi sengketa informasi publik dengan memperkuat pemahaman PPID terkait standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi. Acara menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Muliadi Mau, M.Si, dan Dr. Khaerul Mannan, SH., MH, yang memberikan paparan mengenai pentingnya penyelesaian sengketa informasi publik secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dr. Khaerul Mannan menjelaskan bahwa sengketa informasi publik terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi terkait hak akses terhadap informasi yang dijamin undang-undang. Dalam presentasinya, ia juga memaparkan mekanisme permohonan informasi publik. Setiap pemohon informasi wajib mencantumkan identitas resmi, baik melalui permintaan tertulis maupun elektronik. Selanjutnya, PPID akan mencatat permohonan tersebut dalam buku register dan memberikan nomor registrasi serta tanda bukti penerimaan.

Jika permohonan diajukan secara elektronik, tanda bukti harus diberikan paling lambat satu hari kerja sejak permohonan dinyatakan memenuhi syarat. PPID memiliki batas waktu maksimal 10 hari untuk memberikan respon, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 7 hari kerja jika informasi yang diminta masih memerlukan proses verifikasi atau belum tersedia.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan PPID dari berbagai OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kecamatan Mariso dan Bontoala. Perusahaan umum daerah seperti Perumda Terminal Makassar Metro juga turut serta dalam kegiatan ini.

Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan pelayanan informasi publik di Kota Makassar semakin optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

Bunga Citra Lestari Tampil Stunning dengan Gaya Rambut Bixie Blonde, Pesona Baru yang Memukau

Bunga Citra Lestari (BCL) kembali mencuri perhatian publik dengan penampilan terbarunya yang fresh dan edgy. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pelantun lagu “Sunny” itu memamerkan potongan rambut pendek bergaya bixie, perpaduan unik antara bob dan pixie, yang berhasil memberikan kesan modern dan dinamis pada penampilannya.

Dalam unggahan yang dipublikasikan pada 18 Desember 2024, BCL tampil memukau dengan potongan rambut yang hanya mencapai bawah telinga. Tidak hanya itu, ia juga tampil lebih berani dengan warna rambut blonde yang semakin menonjolkan sisi bold dirinya. Potongan bixie yang ia pilih menghadirkan kesan chic sekaligus edgy, membuatnya terlihat segar dan stylish.

Potongan rambut bixie merupakan kombinasi menarik antara gaya bob dan pixie, dengan ciri khas panjang yang lebih pendek dari bob dan potongan yang lebih asimetris. Berbeda dari bob yang biasanya berakhir di dagu hingga bahu, bixie terletak di antara dagu dan telinga, menciptakan tampilan yang berani dan dinamis.

Melalui keterangan unggahannya, “Welcoming my bixie hair era,” BCL menunjukkan bahwa dirinya siap memulai babak baru dalam gaya personalnya. Gaya rambut ini pun menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk rekan artis dan penggemar setianya.

Penyanyi Ghea Indrawari memberikan komentar penuh kekaguman, “Cantik, diapain aja cantik,” sementara Olla Ramlan ikut menambahkan pujian, “Tantikk.” Deretan komentar positif dari netizen pun membanjiri unggahan tersebut, menyebut penampilan barunya sebagai simbol keberanian dan gaya yang memikat.

Dengan transformasi ini, Bunga Citra Lestari tidak hanya menunjukkan sisi dirinya yang berani bereksperimen, tetapi juga berhasil menginspirasi banyak orang dengan penampilannya yang stylish dan penuh percaya diri.

PDIP DPP: Ada Upaya Mengganggu Stabilitas Internal Menjelang Kongres Partai

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengungkapkan adanya upaya yang sengaja mengganggu stabilitas internal partai menjelang Kongres PDIP. Hal ini terungkap setelah munculnya baliho dan spanduk yang berisi serangan terhadap partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jakarta.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyoroti hal ini dan menyatakan bahwa kondisi tersebut telah membuat internal PDIP dalam status siaga 1. “Beredarnya baliho dan spanduk yang bersifat provokatif ini telah menciptakan ketegangan dan memicu kemarahan anggota serta kader partai di seluruh Indonesia,” ujar Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Ronny menegaskan bahwa serangan terhadap Megawati membuat seluruh kader partai merasa marah dan siap memberikan reaksi. Ia juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah, dengan struktur yang telah diperbarui dan mendapat pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, yang menyatakan perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP hingga tahun 2025.

“Keabsahan ini tidak dapat diganggu gugat dan menjadi landasan yang kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” tambah Ronny. Ia juga menjelaskan bahwa perpanjangan masa kepengurusan ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, serta merupakan kewenangan prerogatif Ketua Umum yang ditetapkan dalam Rakernas V PDIP Tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, DPP PDIP juga menayangkan video yang menampilkan kesolidan jajaran pengurus DPC dan DPD yang menyatakan dukungan penuh terhadap Megawati dan siap menghadapi segala upaya yang berusaha merongrong kekuatan partai.

Korsel Sebut Tentara Negara Korut Cuma Jadi Tumbal Di Perang Rusia-Ukraina

Pada 19 Desember 2024, Korea Selatan mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan terkait keterlibatan tentara Korea Utara (Korut) dalam perang Rusia-Ukraina. Dalam laporan resmi, pemerintah Korsel menyebutkan bahwa tentara Korut yang terlibat dalam konflik tersebut hanya menjadi “tumbal” dalam peperangan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan global yang semakin meningkat terkait dengan perang antara Rusia dan Ukraina.

Menurut laporan intelijen Korsel, sejumlah tentara Korut telah ditempatkan di wilayah yang terlibat dalam perang Rusia-Ukraina. Namun, mereka tidak hanya menghadapi risiko besar di medan perang, tetapi juga terjebak dalam konflik tanpa mendapatkan keuntungan yang jelas. Meskipun negara Korut dipandang sebagai sekutu Rusia, keterlibatan langsung mereka dalam pertempuran telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang strategi militer mereka dan dampak yang akan ditimbulkan pada stabilitas politik domestik.

Keterlibatan tentara Korut dalam perang ini menambah ketidakpastian mengenai masa depan negara tersebut. Banyak analis memperkirakan bahwa negara yang dipimpin Kim Jong Un ini hanya menggunakan pasukan mereka sebagai “pion” dalam strategi Rusia. Sementara itu, Rusia di sisi lain kemungkinan memanfaatkan pasukan Korut untuk memperkuat barisan tentara mereka, mengingat kesulitan yang dialami dalam menghadapi perlawanan Ukraina. Namun, banyak yang berpendapat bahwa Korut sebenarnya lebih banyak menderita kerugian dengan minimnya manfaat yang bisa mereka raih.

Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa pemerintah Korut mungkin berusaha mendapatkan dukungan militer dari Rusia dengan mengirimkan pasukan mereka ke medan perang. Meskipun demikian, banyak yang menilai langkah ini lebih merupakan tindakan yang berisiko tinggi tanpa jaminan hasil yang memadai. Pengiriman tentara ke zona perang besar ini tidak hanya berisiko menambah korban jiwa, tetapi juga dapat memperburuk posisi internasional Korut.

Reaksi dari komunitas internasional terhadap keterlibatan Korut dalam perang Rusia-Ukraina cukup beragam. Banyak negara mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Rusia dalam konflik yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan global. Sementara itu, pemerintah Korsel menekankan bahwa mereka akan terus memantau situasi dengan seksama, terutama mengingat potensi ancaman dari perkembangan konflik yang dapat melibatkan lebih banyak negara di kawasan tersebut.

Pernyataan dari Korea Selatan ini memberikan gambaran yang jelas tentang peran pasukan Korut dalam konflik Rusia-Ukraina. Tentara Korut disebut hanya menjadi “tumbal” dalam perang ini, dengan sedikit atau tanpa keuntungan bagi negara mereka. Ini menambah dimensi baru dalam ketegangan internasional dan semakin memperburuk situasi geopolitik yang sudah rumit. Dunia kini menunggu langkah-langkah selanjutnya dari negara-negara besar terkait perang yang terus berlanjut ini.

DPR Tolak Peningkatan PPN 12% pada Sekolah Internasional, Novita Hardini: “Bisa Hambat Akses Pendidikan Berkualitas

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen terhadap sekolah berstandar internasional telah menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Anggota DPR RI, Novita Hardini, SE., ME., yang mewakili daerah pemilihan Jatim VII. Ia menentang kebijakan tersebut, menganggapnya sebagai langkah yang bisa menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.

Menurut Novita, sekolah internasional memiliki peran penting dalam dunia pendidikan Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang berasal dari kalangan mampu, tetapi juga sebagai tolak ukur bagi sekolah-sekolah nasional untuk terus berinovasi. Ia menilai, keberadaan sekolah internasional dapat menjadi motivasi bagi sekolah nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari berbagai aspek, seperti pembelajaran, budaya sekolah, kurikulum, moralitas, etika siswa, dan keterampilan tenaga pengajar.

“Keberadaan sekolah internasional memberi kesempatan bagi sekolah nasional untuk mengukur dan memperbaiki kualitas mereka. Ini penting agar pendidikan Indonesia bisa semakin kompetitif di tingkat global,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2024).

Novita juga menjelaskan bahwa banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah internasional bukan semata-mata karena mereka berasal dari keluarga kaya, tetapi lebih karena mereka rela berkorban demi memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, meskipun harus berjuang keras. “Banyak orang tua yang rela bekerja lebih keras atau memotong anggaran lain demi bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka,” tambah Novita.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan dalam akses pendidikan berkualitas, karena sekolah internasional akan semakin sulit dijangkau oleh banyak keluarga. Novita kemudian menyoroti dua dampak besar yang akan muncul akibat kenaikan PPN ini:

Pertama, beban biaya operasional sekolah akan meningkat. Sekolah internasional sangat bergantung pada sumber daya global, seperti teknologi terbaru, kurikulum internasional, dan infrastruktur yang memadai. Dengan kenaikan PPN 12%, biaya operasional mereka akan melonjak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi biaya yang harus ditanggung orang tua. “Sekolah internasional adalah sarana untuk memahami pola pikir global dan mempersiapkan siswa dengan wawasan internasional. Jika PPN 12% dibebankan kepada sekolah internasional, maka ini akan menjadi beban berat bagi orang tua, terutama yang tidak berasal dari keluarga kaya,” ungkap Novita.

Kedua, ada risiko penurunan minat calon siswa jika biaya pendidikan semakin mahal. Orang tua yang merasa terbebani dengan biaya sekolah yang tinggi akan mencari alternatif lain, yang bisa berdampak buruk pada reputasi sekolah internasional tersebut serta keberlanjutan investasi asing di sektor pendidikan Indonesia. “Sekolah bisa kehilangan calon siswa, dan investor pun akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga operasionalnya,” tambahnya.

Novita mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan adil. “Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan sampai kebijakan ini malah membuat pendidikan berkualitas semakin tidak terjangkau bagi banyak kalangan,” tegasnya.

Saat ini, terdapat 198 sekolah internasional di Indonesia, menjadikannya sebagai destinasi utama untuk pendidikan internasional di kawasan Asia Tenggara. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand (192), Malaysia (187), Singapura (119), dan Vietnam (118), berdasarkan data ISC Research. Pertumbuhan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah internasional juga meningkat signifikan, dari 67.000 pada 2023 menjadi 72.000 pada 2024.

Novita juga menegaskan bahwa sekolah internasional seharusnya berperan aktif dalam mendorong kemajuan standar pendidikan di Indonesia, untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia setara dengan negara-negara maju. “Saya harap kebijakan pajak ini dapat lebih berpihak pada masa depan pendidikan anak bangsa dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Meski Tengah Proses Perceraian, Baim Wong dan Paula Verhoeven Tetap Kompak Urus Anak

Di tengah proses perceraian yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim Wong dan Paula Verhoeven tetap menunjukkan kebersamaan dalam mengurus anak-anak mereka. Keduanya baru-baru ini terlihat bersama-sama mengantar dan mengambil rapor sekolah anak-anak mereka.

Baim Wong mengonfirmasi kabar tersebut, mengatakan bahwa meskipun sedang dalam proses perceraian, mereka tetap menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan anak-anak. “Iya benar, kami antar dan ambil rapor anak,” ujar Baim Wong ketika ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (18/12/2024).

Baim Wong menyayangkan adanya asumsi yang beredar terkait pola asuh mereka. Ia menegaskan bahwa meskipun tengah menjalani proses perceraian, keduanya tetap berkomitmen untuk mendampingi anak-anak mereka. “Ya kan beritanya sudah kemana-mana, padahal kami masih bareng untuk anak-anak,” ujarnya.
Di tengah proses perceraian yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim Wong dan Paula Verhoeven tetap menjaga keharmonisan demi anak-anak mereka. Meskipun hubungan pernikahan mereka sedang menghadapi ujian, keduanya tetap terlihat kompak dalam menjalani peran sebagai orang tua. Baru-baru ini, pasangan ini terlihat bersama-sama mengantar anak-anak mereka ke sekolah dan bahkan mengambil rapor anak-anak mereka, sebuah momen yang menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi yang tidak mudah, mereka tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka.

Baim Wong mengonfirmasi kabar tersebut, menyatakan bahwa meski sedang dalam proses perceraian, komunikasi antara dirinya dan Paula tetap berjalan dengan baik demi kepentingan bersama, terutama untuk kesejahteraan anak-anak mereka. “Iya benar, kami antar dan ambil rapor anak,” ujar Baim Wong dengan senyum, saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (18/12/2024). Menurutnya, hal ini adalah wujud tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang tidak pernah terpisahkan dari peran mereka meski sedang menghadapi masa sulit.

Baim Wong juga menanggapi beberapa opini dan asumsi yang beredar terkait pola asuh mereka di tengah proses perceraian. Ia merasa perlu untuk meluruskan kabar yang beredar dan menegaskan bahwa meskipun hubungan mereka sedang melalui masa yang penuh tantangan, mereka tetap memiliki komitmen yang kuat untuk selalu bersama dalam mengasuh dan mendampingi anak-anak. “Ya kan beritanya sudah kemana-mana, padahal kami masih bareng untuk anak-anak,” ujarnya, menambahkan bahwa hubungan mereka tetap terjaga dengan baik meskipun perceraian tengah berlangsung.

Baim juga menjelaskan bahwa tidak ada rasa canggung sama sekali antara dirinya dan Paula ketika mereka berdua harus menjalani kegiatan yang biasa mereka lakukan sebagai pasangan, seperti mengantar anak ke sekolah atau mengurus keperluan administrasi sekolah lainnya. “Enggak gimana-gimana, jalani aja, makasih ya,” kata Baim dengan nada santai dan positif. Menurutnya, meskipun hubungan pribadi mereka mengalami perubahan, mereka tetap berfokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak mereka.

Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada 22 November 2018. Selama enam tahun berumah tangga, keduanya dikaruniai dua anak laki-laki, Kiano Tiger Wong dan Kenzo Tiger Wong. Meski keputusan untuk berpisah sudah diambil, keduanya memastikan bahwa anak-anak mereka tetap mendapatkan perhatian penuh dan tidak akan merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Kiano dan Kenzo pun tampaknya tetap merasakan kehangatan keluarga, di mana kedua orang tua mereka masih saling menghormati dan mendukung satu sama lain untuk membesarkan mereka dengan baik.

Penting bagi Baim dan Paula untuk menunjukkan kepada publik bahwa meskipun sedang menjalani proses perceraian, mereka tetap bisa berperan sebagai orang tua yang kooperatif dan saling mendukung. Baim Wong berharap masyarakat dapat memahami bahwa dalam situasi seperti ini, yang paling utama adalah kebahagiaan anak-anak mereka dan bukan fokus pada masalah pribadi mereka sebagai pasangan. Baim dan Paula ingin memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menjalani peran orang tua meski dalam kondisi yang penuh tantangan.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada rasa canggung sama sekali ketika bersama Paula, baik saat mengantar anak-anak ke sekolah atau mengambil rapor mereka. “Enggak gimana-gimana, jalani aja, makasih ya,” katanya.

Baim dan Paula menikah pada 22 November 2018, dan selama enam tahun pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak, Kiano Tiger Wong dan Kenzo Tiger Wong.

Anies Baswedan Dilirik Sebagai Kandidat Ketua Umum PPP: Hubungan Erat dan Dukungan Mengemuka

Nama Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, mencuat dalam bursa calon Ketua Umum (Caketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, mengonfirmasi adanya komunikasi antara Anies dan internal PPP. “Secara umum, ada komunikasi dengan PPP,” ujar Sahrin pada Rabu (18/12/2024).

Menurut Sahrin, Anies memiliki hubungan yang baik dengan banyak tokoh PPP, sehingga tidak mengherankan jika namanya masuk dalam wacana kepemimpinan partai tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Anies merasa terhormat atas dukungan dan apresiasi yang diberikan. “Anies menghargai wacana yang berkembang dan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan,” kata Sahrin.

Saat ini, Anies Baswedan sedang fokus menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan dan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Meski begitu, ia tetap memberikan dukungan terhadap proses kaderisasi dan regenerasi di PPP, khususnya jika dilakukan secara demokratis dan berlandaskan nilai-nilai partai.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy, atau yang akrab disapa Gus Rommy, menegaskan bahwa PPP adalah partai yang inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang memiliki visi dan pemikiran sejalan. Ia menyebutkan, tokoh seperti Anies Baswedan, dengan pemikiran dan nilai yang selaras dengan perjuangan PPP, sangat mungkin untuk bergabung. “Figur seperti Anies Baswedan, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP, tentu sangat memungkinkan untuk bergabung,” ujar Gus Rommy.

Lebih lanjut, Rommy menjelaskan bahwa PPP selalu menghargai tokoh-tokoh bangsa yang mampu memberikan kontribusi positif untuk memperkuat partai. Menurutnya, partai berlambang Kakbah ini siap menyambut siapa saja yang ingin menjadi bagian dari perjuangan bersama, khususnya dalam mewujudkan visi dan misi partai ke depan.

Dengan berkembangnya wacana ini, PPP berharap dapat terus menjaga dinamika internal yang sehat dan demokratis, sekaligus menarik lebih banyak tokoh potensial untuk bersama-sama membangun partai menjadi lebih kuat. Dukungan terhadap Anies dianggap sebagai bagian dari upaya regenerasi yang terus didorong PPP dalam memperkuat posisi partai di kancah politik nasional.

Perpres Baru yang Ditetapkan Untuk Pegawai BIN

Pada 18 Desember 2024, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang tunjangan kinerja bagi pegawai Badan Intelijen Negara (BIN). Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam memberikan pengakuan atas kinerja dan kontribusi pegawai BIN yang selama ini memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Perpres ini dipandang sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara, khususnya yang berada di sektor intelijen.

Tujuan utama dari pemberian tunjangan kinerja ini adalah untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas kerja pegawai BIN. Tunjangan tersebut diharapkan dapat memberikan insentif yang layak, sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kompleksitas tugas yang diemban oleh para pegawai. Dengan adanya tunjangan ini, diharapkan akan tercipta motivasi yang lebih besar bagi pegawai BIN dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan efektif. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi dan operasional BIN.

Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo mengatur secara rinci mengenai besaran tunjangan kinerja yang akan diterima oleh pegawai BIN, yang berbeda-beda tergantung pada posisi dan jabatan mereka. Sistem tunjangan ini dirancang untuk lebih mendekati standar remunerasi di lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki peran strategis dan tinggi dalam menjaga keamanan nasional. Tunjangan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menyeimbangkan beban kerja dengan penghargaan yang sesuai.

Kebijakan ini diprediksi akan berdampak positif bagi pegawai BIN dalam meningkatkan semangat dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas. Dengan adanya tunjangan kinerja, pegawai akan merasa lebih dihargai dan diakui atas kerja keras mereka. Hal ini penting mengingat tugas BIN yang sangat strategis dan memerlukan profesionalisme tinggi dalam menjaga keamanan negara. Pemberian tunjangan ini diharapkan juga dapat mengurangi tingkat turnover pegawai yang memiliki potensi tinggi, sekaligus menarik calon pegawai yang kompeten untuk bergabung dengan BIN.

Secara keseluruhan, pemberian tunjangan kinerja diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan efektivitas Badan Intelijen Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik itu dalam hal pencegahan ancaman, pemantauan intelijen, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Dengan adanya insentif yang sesuai, para pegawai BIN diharapkan dapat bekerja lebih maksimal dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara.

Penandatanganan Perpres tentang tunjangan kinerja pegawai BIN oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang sangat signifikan dalam memberikan penghargaan yang layak bagi pegawai yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara. Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, khususnya di lembaga yang memiliki peran strategis seperti BIN, yang tentunya berkontribusi langsung terhadap kemajuan dan kestabilan negara.

Komdigi Terapkan Teknologi Digital dan Perkuat Sinergi untuk Perangi Korupsi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi melalui penerapan teknologi digital dan penguatan tata kelola organisasi. Dengan mengadopsi sistem berbasis aplikasi digital, Komdigi berupaya meningkatkan manajemen risiko, pengendalian internal, serta transparansi dalam pelayanan publik.

Inspektur Jenderal Kementerian Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, menegaskan bahwa adopsi teknologi digital menjadi strategi utama dalam menekan praktik korupsi. Dalam acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komdigi, Jakarta Barat, Selasa (17/12/2024), ia menyampaikan pentingnya sinergi dan komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih.

“Kami telah menerapkan manajemen risiko, sistem pengendalian internal pemerintah, penanganan benturan kepentingan, sistem pengaduan internal, serta menandatangani pakta integritas. Semua ini mendukung pembangunan Zona Integritas yang bebas korupsi,” jelas Arief.

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk menyelaraskan visi dalam memberantas korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan budaya kerja yang jujur serta berintegritas. “Dengan kolaborasi solid, reformasi birokrasi dapat berjalan lebih efektif,” tambahnya.

Zona Integritas untuk Pelayanan Prima

Pembangunan Zona Integritas menjadi langkah strategis Komdigi untuk menciptakan unit kerja yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Arief menegaskan bahwa implementasi ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf, agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan reformasi birokrasi dan kinerja berintegritas.

“Upaya pemberantasan korupsi akan lebih maksimal jika didukung oleh aksi nyata dari seluruh anggota organisasi. Dengan kerja sama yang solid, Komdigi bisa menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional,” tandasnya.

Teknologi Digital Sebagai Solusi Utama

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa teknologi digital dapat menjadi solusi efektif untuk memberantas korupsi, khususnya di level pemerintahan desa. Ia mencontohkan implementasi layanan administratif berbasis digital, sistem pengaduan masyarakat, hingga transparansi anggaran desa yang dapat diakses publik melalui situs resmi desa.

“Langkah ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi menjadi instrumen utama dalam memerangi korupsi di tingkat akar rumput,” ujar Meutya.

Meutya juga menginstruksikan jajaran Komdigi untuk menjadi pelopor dalam digitalisasi tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti pembentukan Direktorat Pemerintahan Digital dan pengawasan ruang digital sebagai langkah konkret dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi.

“Transformasi digital ini menjadi konsekuensi dari perubahan struktur organisasi kami. Fokus kami adalah memperkuat layanan publik berbasis teknologi dan memastikan pengawasan ruang digital berjalan efektif,” jelas Meutya.

Dengan kombinasi teknologi digital, reformasi birokrasi, dan komitmen kolektif, Kementerian Komdigi optimis dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, sekaligus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.