Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen terhadap sekolah berstandar internasional telah menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Anggota DPR RI, Novita Hardini, SE., ME., yang mewakili daerah pemilihan Jatim VII. Ia menentang kebijakan tersebut, menganggapnya sebagai langkah yang bisa menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.
Menurut Novita, sekolah internasional memiliki peran penting dalam dunia pendidikan Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang berasal dari kalangan mampu, tetapi juga sebagai tolak ukur bagi sekolah-sekolah nasional untuk terus berinovasi. Ia menilai, keberadaan sekolah internasional dapat menjadi motivasi bagi sekolah nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari berbagai aspek, seperti pembelajaran, budaya sekolah, kurikulum, moralitas, etika siswa, dan keterampilan tenaga pengajar.
“Keberadaan sekolah internasional memberi kesempatan bagi sekolah nasional untuk mengukur dan memperbaiki kualitas mereka. Ini penting agar pendidikan Indonesia bisa semakin kompetitif di tingkat global,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2024).
Novita juga menjelaskan bahwa banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah internasional bukan semata-mata karena mereka berasal dari keluarga kaya, tetapi lebih karena mereka rela berkorban demi memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, meskipun harus berjuang keras. “Banyak orang tua yang rela bekerja lebih keras atau memotong anggaran lain demi bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka,” tambah Novita.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan dalam akses pendidikan berkualitas, karena sekolah internasional akan semakin sulit dijangkau oleh banyak keluarga. Novita kemudian menyoroti dua dampak besar yang akan muncul akibat kenaikan PPN ini:
Pertama, beban biaya operasional sekolah akan meningkat. Sekolah internasional sangat bergantung pada sumber daya global, seperti teknologi terbaru, kurikulum internasional, dan infrastruktur yang memadai. Dengan kenaikan PPN 12%, biaya operasional mereka akan melonjak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi biaya yang harus ditanggung orang tua. “Sekolah internasional adalah sarana untuk memahami pola pikir global dan mempersiapkan siswa dengan wawasan internasional. Jika PPN 12% dibebankan kepada sekolah internasional, maka ini akan menjadi beban berat bagi orang tua, terutama yang tidak berasal dari keluarga kaya,” ungkap Novita.
Kedua, ada risiko penurunan minat calon siswa jika biaya pendidikan semakin mahal. Orang tua yang merasa terbebani dengan biaya sekolah yang tinggi akan mencari alternatif lain, yang bisa berdampak buruk pada reputasi sekolah internasional tersebut serta keberlanjutan investasi asing di sektor pendidikan Indonesia. “Sekolah bisa kehilangan calon siswa, dan investor pun akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga operasionalnya,” tambahnya.
Novita mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan adil. “Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan sampai kebijakan ini malah membuat pendidikan berkualitas semakin tidak terjangkau bagi banyak kalangan,” tegasnya.
Saat ini, terdapat 198 sekolah internasional di Indonesia, menjadikannya sebagai destinasi utama untuk pendidikan internasional di kawasan Asia Tenggara. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand (192), Malaysia (187), Singapura (119), dan Vietnam (118), berdasarkan data ISC Research. Pertumbuhan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah internasional juga meningkat signifikan, dari 67.000 pada 2023 menjadi 72.000 pada 2024.
Novita juga menegaskan bahwa sekolah internasional seharusnya berperan aktif dalam mendorong kemajuan standar pendidikan di Indonesia, untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia setara dengan negara-negara maju. “Saya harap kebijakan pajak ini dapat lebih berpihak pada masa depan pendidikan anak bangsa dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.