Author: Rozi

Diskon 50% untuk Pembelian Token Listrik Mulai Hari Ini, Ini Syaratnya

Pemerintah melalui PLN memberikan stimulus berupa diskon tarif listrik sebesar 50% yang berlaku untuk dua bulan pertama tahun 2025, yaitu Januari dan Februari. Meskipun PPN 12% pada tahun depan hanya dikenakan untuk kategori barang mewah, diskon listrik ini tetap akan berlaku secara luas untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah.

Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, menjelaskan bahwa pelanggan pascabayar akan otomatis mendapatkan diskon saat membayar tagihan listrik untuk bulan Januari dan Februari 2025. Sedangkan bagi pelanggan prabayar, diskon ini akan didapatkan saat membeli token listrik pada periode yang sama, baik melalui aplikasi PLN Mobile, di ritel-ritel, maupun di agen-agen PLN.

Diskon tarif listrik 50% ini akan dinikmati oleh 81,4 juta pelanggan dengan daya 2.200 VA ke bawah, tanpa perlu melakukan pendaftaran atau registrasi khusus.

Selain itu, ada batas maksimal pembelian token listrik yang dapat dibeli dengan diskon 50%, yang disesuaikan dengan jam pemakaian dan daya terpasang. Berikut adalah perhitungan batas maksimal pembelian token listrik:

Daya 450 VA: Pemakaian maksimal 324 kWh, dengan diskon maksimal Rp 67.000 per bulan
Daya 900 VA: Pemakaian maksimal 648 kWh, dengan diskon maksimal Rp 438.000 per bulan
Daya 1.300 VA: Pemakaian maksimal 936 kWh, dengan diskon maksimal Rp 676.000 per bulan
Daya 2.200 VA: Pemakaian maksimal 1.584 kWh, dengan diskon maksimal Rp 1.140.000 per bulan
Pembelian token listrik akan disesuaikan dengan ketentuan jam nyala yang berlaku, dan setiap pelanggan dapat menikmati potongan harga ini sesuai dengan kategori daya yang terpasang.

Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD, Kritik Pajak Jadi Sorotan?

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rieke Diah Pitaloka, telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik. Laporan tersebut diterima oleh MKD pada Jumat, 20 Desember 2024, yang kemudian dikonfirmasi oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam.

Siapakan yang sudah melaporkan Rieke Diah Pitaloka?

Laporan terhadap Rieke diajukan oleh Alfadjri Aditia Prayoga, yang menyoroti sebuah unggahan Rieke di media sosial yang dianggap mengajak masyarakat untuk menentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Menurut Dek Gam, laporan tersebut sah dan telah diterima oleh MKD. Namun, ia menambahkan bahwa proses pemanggilan Rieke akan ditunda karena saat ini anggota DPR sedang menjalani masa reses.

“Benar, laporan itu ada, dan surat pemanggilan sudah saya tanda tangani. Tapi kami masih libur (reses), jadi sidang dan pemeriksaan ditunda,” jelas Dek Gam pada Minggu (29/12/2024).

Tanggapan PDI-P

DPP PDI-P menanggapi laporan ini dengan rasa keberatan. Deddy Yevry Sitorus, Ketua DPP PDI-P, menyatakan penyesalannya atas langkah MKD tersebut. Menurutnya, tindakan ini bisa mengurangi sikap kritis anggota DPR dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Langkah MKD ini berpotensi menggerus daya kritis anggota DPR dan bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga DPR. DPR adalah lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi check and balances dalam pengawasan terhadap pemerintah,” ungkap Deddy dalam keterangan resminya, Senin (30/12/2024).

Deddy juga menekankan bahwa MKD seharusnya lebih fokus pada anggota DPR yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, daripada memanggil Rieke yang justru menyuarakan aspirasi dan keresahan masyarakat. “Yang seharusnya diperiksa adalah anggota DPR yang tidak berbicara, baik di sidang maupun di media. Jika mereka tidak bersuara, untuk apa mereka dibayar dari uang rakyat?” tambahnya.

Pandangan Pengamat Politik

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, juga memberikan pendapatnya mengenai kasus ini. Ia menilai langkah MKD tersebut mencerminkan ketidakadilan, karena Rieke hanya menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat dengan mengkritik kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat.

Helena Lim Dihukum 5 Tahun Penjara atas Peranannya dalam Kasus Korupsi Rp 300 Triliun Bersama Harvey Moeis

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Helena Lim, pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), yang dikenal sebagai crazy rich PIK. Helena terbukti membantu Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun. Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh, menyatakan bahwa Helena terbukti terlibat dalam tindakan melawan hukum bersama Harvey Moeis dan rekan-rekannya, yang melakukan korupsi melalui skema yang merugikan negara.

“Menjatuhkan pidana pada terdakwa helena dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rumah tahanan,” kata Hakim Pontoh di ruangan sidang pada hari Senin (30/12/2024). Dalam pertimbangannya, Hakim Pontoh menjelaskan bahwa Helena telah membantu Harvey Moeis dengan menukarkan dana corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp 430 miliar (setara dengan 30 juta dolar AS) yang berasal dari empat pengusaha timah.

Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Harvey Moeis setelah ditukarkan di perusahaan Helena. “Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pembantuan—dalam bentuk memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan—telah terbukti secara sah dan meyakinkan,” tambah Hakim Pontoh. Selain hukuman penjara, Helena juga dijatuhi denda sebesar Rp 650 juta, yang jika tidak dibayar akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Lebih lanjut, Helena diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 900 juta, yang harus dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar dalam batas waktu yang ditentukan, harta benda Helena akan disita dan dilelang untuk negara. Jika Helena tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, dia akan dijatuhi pidana penjara tambahan selama 1 tahun. Uang pengganti tersebut dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari penukaran valas, dengan perhitungan Rp 30 dikalikan dengan 30 juta dolar AS.

Kakorlantas Ungkap Penurunan Volume Arus Mudik Nataru Tahun Ini Dibandingkan 2023

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan bahwa volume arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. “Alhamdulillah, puncak arus mudik Natal sudah kita lewati pada 21 Desember 2024. Namun, jika dibandingkan dengan Nataru tahun lalu, terdapat penurunan angka yang signifikan,” ujar Kakorlantas dalam keterangan resmi pada Jumat (27/12/2024).

Aan juga menyebutkan bahwa pihaknya memanfaatkan teknologi pemantauan melalui Command Center, yang dilengkapi dengan CCTV di jalur tol, jalan arteri, dan penyeberangan. Teknologi ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama pelaksanaan operasi besar. “Fungsi Command Center sebagai pusat kendali sangat penting, untuk memantau situasi lalu lintas di berbagai lokasi,” tambahnya.

Meskipun volume kendaraan tahun ini lebih rendah, Aan menegaskan bahwa arus kendaraan saat libur Natal tetap berjalan lancar dan masih berada di bawah ambang batas kepadatan. “Kami sudah siap untuk melayani masyarakat selama arus balik libur Natal dan perjalanan mudik menuju malam tahun baru,” ujar Kakorlantas.

Dia juga menambahkan bahwa Polri telah mempersiapkan berbagai rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. “Kami sudah menyiapkan pengaturan lalu lintas khususnya pada malam tahun baru, guna mendukung kelancaran perjalanan dan meningkatkan perekonomian selama libur Natal dan tahun baru,” jelasnya.

Penutupan Jalan Sudirman-Thamrin hingga Harmoni Mulai Pukul 18.00 WIB pada Malam Tahun Baru 2025

Pada malam pergantian tahun baru 2025, Jakarta akan kembali menggelar acara Car Free Night (CFN), yang akan berlangsung pada Rabu, 31 Desember 2024. Penutupan jalan bebas kendaraan bermotor ini berlaku mulai pukul 18.00 WIB hingga 02.00 WIB, mencakup sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, MH Thamrin, hingga Harmoni. Selama periode tersebut, kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, tidak diperkenankan memasuki kawasan tersebut.

Kombes Pol Latif Usman, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa kebijakan CFN ini diambil untuk mendukung berbagai perayaan malam tahun baru yang diadakan di pusat-pusat keramaian, seperti Bundaran HI dan Lapangan Banteng. Diharapkan masyarakat yang berencana merayakan tahun baru di kawasan Sudirman-Thamrin untuk memanfaatkan transportasi umum. Namun, bagi mereka yang tetap menggunakan kendaraan pribadi, tersedia sejumlah kantong parkir di sekitar area tersebut, termasuk di Parkir Timur Senayan, IRTI Monas, serta pusat perbelanjaan besar seperti Plaza Indonesia dan Grand Indonesia.

Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 23 panggung hiburan akan disediakan di seluruh Jakarta. Acara bertema “Jakarta Mendunia” ini akan menampilkan beragam genre musik, mulai dari reggae, dangdut, hingga koplo, dengan penampilan dari artis-artis ternama seperti RAN, Yura Yunita, Indra Bekti, dan lainnya. Puncak acara akan digelar di Bundaran HI, yang menjadi pusat perayaan malam tahun baru.

Dengan berbagai persiapan tersebut, Jakarta siap menyambut tahun baru 2025 dengan meriah, menyuguhkan hiburan dan kemeriahan bagi masyarakat.

Waketum MUI Pertanyakan Kenaikan PPN 12%: Sesuai dengan Amanat Konstitusi?

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengungkapkan keberatannya terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Meskipun kenaikan ini memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Anwar mempertanyakan apakah kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi.

Anwar mengemukakan, “Pertanyaannya, apakah tuntutan yang diatur dalam UU tersebut sudah sesuai dengan amanat konstitusi?” Dia juga mengkritisi kebijakan tersebut dari perspektif sosial ekonomi. “Apakah ketentuan tersebut sudah tepat untuk diterapkan dalam kondisi sosial ekonomi saat ini? Inilah yang menjadi masalah dan kontroversinya,” ujarnya dalam keterangannya pada Kamis, 26 Desember 2024.

Waketum MUI itu menilai bahwa pemerintah terkesan bersikeras menaikkan PPN pada Januari 2025 dengan alasan sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP. Pemerintah juga beralasan membutuhkan pembiayaan besar untuk program-program yang memerlukan anggaran besar. Namun, Anwar menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut, terutama bagi masyarakat dan dunia usaha. Kenaikan PPN, menurutnya, akan mendorong harga barang dan jasa naik, yang pada gilirannya akan menurunkan daya beli masyarakat. “Jika daya beli masyarakat menurun, maka keuntungan pengusaha serta kesejahteraan masyarakat juga akan terpengaruh,” katanya.

Anwar mengingatkan bahwa hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi, yang mengharapkan kebijakan pemerintah untuk mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah menunda penerapan kenaikan PPN hingga kondisi ekonomi dan dunia usaha lebih mendukung. “Jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan ini mulai 1 Januari 2025, maka hal tersebut menjadi tanda tanya besar,” tegasnya.

Fahira Idris: Tiga Tantangan Besar yang Masih Menghadang UMKM di 2024

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja. Namun, meskipun kontribusinya sangat besar, sektor UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat potensi penuh mereka sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Fahira Idris, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa ada tiga tantangan utama yang harus dihadapi sektor UMKM sepanjang 2024.

“Tantangan pertama adalah keterbatasan akses pembiayaan dan legalitas usaha. Banyak UMKM, dari sekitar 65 juta yang ada, belum memiliki akses ke layanan keuangan formal karena masalah legalitas usaha mereka. Hal ini memaksa pelaku UMKM mengandalkan rentenir dengan bunga tinggi yang berisiko mengancam kelangsungan usaha mereka,” ungkap Fahira.

Kedua, UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam adopsi digitalisasi. Meskipun transformasi digital sangat penting untuk keberlanjutan usaha, hanya sekitar 25 persen UMKM yang memiliki akses ke ekosistem digital yang memadai.

Ketiga, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia masih sangat minim. Dengan angka hanya mencapai 15 persen, kontribusi ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 17,3 persen dan Thailand dengan 28,7 persen. Fahira menilai, rendahnya kapasitas produksi, kesulitan dalam mengakses mitra internasional, serta kualitas produk yang belum memenuhi standar ekspor menjadi faktor utama penyebabnya.

Selain itu, Fahira juga mengidentifikasi tiga hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM di 2024. Pertama, banyak pelaku UMKM kesulitan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di dunia digital. Kedua, ketidakmampuan mengelola kredit dan kurangnya riset pasar menyebabkan banyak produk UMKM gagal. Ketiga, persaingan dan inovasi yang terbatas, karena kurangnya pelatihan dan pendampingan, membuat UMKM kesulitan menciptakan diferensiasi produk yang dapat bersaing di pasar.

Fahira berharap pemerintah dan pihak terkait akan segera melakukan terobosan pada 2025 untuk mengatasi masalah-masalah ini. “Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperluas skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultramikro, dengan mempermudah persyaratan administrasi. Selain itu, perlu peningkatan infrastruktur internet di daerah terpencil dan penguatan program literasi digital yang melibatkan lebih banyak akademisi dan praktisi bisnis sebagai mentor,” jelasnya.

Fahira juga mendorong kolaborasi antara UMKM dan industri besar untuk memperkuat rantai pasok, serta memberikan pelatihan sertifikasi ekspor dan akses ke pasar internasional. Menurutnya, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bersinergi menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, daya saing, dan inklusi keuangan bagi UMKM. “UMKM bukan hanya menjadi fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Yos Suprapto Gelar Pameran Karya di Galeri Nasional Hari Ini

Seniman Yos Suprapto hari ini, Senin, 23 Desember 2024, mengambil langkah yang cukup mengejutkan dengan menurunkan karyanya di Galeri Nasional Jakarta. Penurunan karya tersebut rencananya akan dilakukan pada pukul 11.00 WIB sebagai respons terhadap keputusan lembaga kesenian yang membatasi pamerannya.

Menurut Fadhil Alfathan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum, tindakan ini merupakan bentuk kekecewaan Yos Suprapto terhadap pembatasan yang dilakukan oleh Galeri Nasional. “Penurunan karya ini adalah bentuk kekecewaan Pak Yos terhadap lembaga kesenian yang membatasi pamerannya,” ujar Fadhil dalam pesan singkat kepada Tempo.

Sebelumnya, Yos Suprapto mengungkapkan tidak ada yang salah dengan karyanya dalam pameran tunggal di Galeri Nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh karya yang dipamerkan sudah melalui proses kurasi ilmiah yang mendalam. Yos menyayangkan pembredelan yang terjadi, yang mengakibatkan penghentian pameran secara mendadak. “Pameran saya bertajuk ‘Kebangkitan Tanah dan Kedaulatan Pangan’, yang mengangkat isu sosial melalui visual. Isu sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari hukum sebab-akibat, seperti halnya ilmu eksakta,” ungkap Yos dalam konferensi pers di Gedung YLBHI-LBH Jakarta pada 21 Desember 2024.

Menurut Yos, seniman seharusnya dapat mengangkat isu sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ia menyesalkan bahwa masyarakat tidak dapat melihat karya-karya yang telah dipersiapkan dengan matang selama setahun terakhir. “Pintu pameran masih belum dibuka, mungkin nanti kalian semua bisa menyaksikan karya-karya itu,” kata Yos.

Sebagai pelukis, Yos merasa penting untuk menyuarakan permasalahan sosial melalui karya seni visual. Ia berharap bahwa pameran ini dapat memberi solusi bagi masalah sosial yang ada. “30 karya dalam pameran saya memiliki tujuan mulia untuk bangsa Indonesia,” tambah Yos dengan penuh penyesalan atas pembatalan pamerannya.

Pameran tunggal Yos Suprapto yang dijadwalkan untuk dibuka pada 19 Desember 2024, di Gedung A Galeri Nasional, harus dibatalkan beberapa menit sebelum pembukaan. Pintu galeri digembok, dan lampu dimatikan, meskipun banyak orang sudah datang untuk melihat karya-karya seniman senior tersebut. Pameran yang sebelumnya direncanakan berlangsung dari 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 akhirnya dibatalkan.

Menurut Jarot Mahendra, Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional, beberapa karya dalam pameran tersebut tidak disetujui oleh kurator karena dianggap tidak sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Setelah mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, kurator mundur, dan Galeri Nasional memutuskan untuk menunda acara ini guna menjaga keselarasan kuratorial dan memastikan kualitas pameran.

Muzani: Prabowo Dengar dan Pertimbangkan Saran Terkait PPN 12%

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima dan mencermati semua masukan yang terkait dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Muzani menjelaskan bahwa Prabowo sangat memperhatikan kritik dan saran yang berkembang di masyarakat terkait kebijakan ini.

“Protes dan penolakan merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar. Semua pandangan, kritik, dan saran yang berkembang kami terima sebagai catatan penting sebelum Presiden membuat keputusan akhir,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

Muzani menambahkan bahwa Prabowo memahami sepenuhnya keberatan-keberatan yang ada. Menurutnya, keputusan terkait hal ini akan diumumkan oleh Presiden pada waktu yang tepat. “Pak Prabowo memahami semua keberatan tersebut, dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan keputusan yang akan diambil, termasuk apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam kenaikan PPN,” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) 2021 yang mengatur kenaikan ini mulai Januari 2025. Muzani menegaskan bahwa pemerintah akan mempelajari dengan cermat berbagai masukan yang ada.

“Undang-undang ini mengharuskan kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Namun, pemerintah akan mempelajari dengan saksama berbagai pandangan yang muncul di masyarakat, termasuk masukan dari Pak Prabowo. Semua pandangan ini akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan,” tambah Muzani.

Gempi Semakin Bersinar di Dunia Hiburan: Akan Beralih Menjadi Aktor atau Penyanyi?

Gempita Nora Marten, atau yang lebih akrab disapa Gempi, putri dari pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia, kini semakin aktif dalam dunia hiburan. Setelah merilis single dan menjadi model video klip, Gempi kini memulai debutnya sebagai aktris lewat peran di film Modal Nekad. Kehadirannya di dunia hiburan semakin menarik perhatian publik, dan banyak yang bertanya-tanya apakah Gempi akan beralih menjadi aktor atau penyanyi di masa depan.

Sebagai orang tua, Gading dan Gisella sangat mendukung segala minat dan keinginan Gempi. Gading menjelaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Gempi untuk mencoba berbagai bidang hiburan, sehingga dia bisa menentukan pilihan karier yang paling cocok untuknya di kemudian hari. “Sekarang semuanya dicoba, mulai dari akting hingga menyanyi. Kami sebagai orang tua mendukung apapun yang Gempi inginkan,” kata Gading saat ditemui di Jakarta Selatan baru-baru ini.

Gading juga menekankan bahwa mereka tidak pernah memaksakan Gempi untuk mengikuti jejak mereka di dunia hiburan. Semua keputusan yang diambil Gempi murni berdasarkan keinginannya sendiri. “Yang penting kami tanya dulu, Gempi mau atau tidak. Kalau dia mau, kami support. Tapi kalau merasa terbebani, tentu tidak akan dipaksakan,” tambahnya.

Mengenai kegiatan syuting Gempi, Gading menjelaskan bahwa perannya dalam film Modal Nekad tidak terlalu besar, sehingga tidak mengganggu waktu belajar dan istirahat Gempi. “Kami sudah bilang ke tim produksi untuk tidak memberikan porsi syuting yang besar, karena Gempi pulang sekolah sore dan biasanya sudah tidur jam 8 malam,” ungkap Gading.

Pendidikan tetap menjadi prioritas utama bagi Gading dan Gisella. Mereka merasa bahwa belum saatnya Gempi terlalu sibuk di dunia hiburan, dan saat ini kegiatan yang ringan seperti ini masih dapat dijalani dengan baik tanpa mengorbankan pendidikan. “Sekolah tetap nomor satu, dan jika kegiatan ini terlalu padat, kami tentu akan mempertimbangkan lagi,” pungkas Gading.