Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengungkapkan adanya upaya yang sengaja mengganggu stabilitas internal partai menjelang Kongres PDIP. Hal ini terungkap setelah munculnya baliho dan spanduk yang berisi serangan terhadap partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jakarta.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyoroti hal ini dan menyatakan bahwa kondisi tersebut telah membuat internal PDIP dalam status siaga 1. “Beredarnya baliho dan spanduk yang bersifat provokatif ini telah menciptakan ketegangan dan memicu kemarahan anggota serta kader partai di seluruh Indonesia,” ujar Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Ronny menegaskan bahwa serangan terhadap Megawati membuat seluruh kader partai merasa marah dan siap memberikan reaksi. Ia juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah, dengan struktur yang telah diperbarui dan mendapat pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, yang menyatakan perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP hingga tahun 2025.
“Keabsahan ini tidak dapat diganggu gugat dan menjadi landasan yang kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” tambah Ronny. Ia juga menjelaskan bahwa perpanjangan masa kepengurusan ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, serta merupakan kewenangan prerogatif Ketua Umum yang ditetapkan dalam Rakernas V PDIP Tahun 2024.
Dalam kesempatan tersebut, DPP PDIP juga menayangkan video yang menampilkan kesolidan jajaran pengurus DPC dan DPD yang menyatakan dukungan penuh terhadap Megawati dan siap menghadapi segala upaya yang berusaha merongrong kekuatan partai.