Menhut Raja Juli Antoni Ajak Petani Hutan Kelola Hutan Lewat Perhutanan Sosial

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak para petani hutan untuk berperan aktif dalam menjaga serta mengelola hutan melalui skema perhutanan sosial. Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Senin lalu, disebutkan bahwa skema ini mencakup tiga bentuk, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan konservasi. Program ini menjadi salah satu upaya Kementerian Kehutanan dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, sebagaimana telah diterapkan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Menurut Menhut, penerapan ketiga skema ini dalam satu wilayah menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Ia menekankan bahwa pendekatan baru ini mengubah paradigma lama yang membatasi interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Kini, mereka diberi kesempatan untuk terlibat dalam perhutanan sosial, konservasi, dan rehabilitasi guna menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam.

Dalam kunjungannya ke Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Bantarkaret, Bogor, pada Minggu (16/3), Menhut bertemu dengan enam kelompok perhutanan sosial. Di antaranya adalah KTH Pabangbon Sejahtera, LPHD Bantarkaret, LPHD Malasari, KTH Ciguha River, KTH Cikaniki Sejahtera, dan KTH Malasari Lestari. Selain berdiskusi dengan para petani hutan, Menhut juga melakukan pelepasliaran 265 ekor burung di kawasan TNGHS sebagai bagian dari upaya pelestarian fauna.

Sebanyak 265 ekor burung yang dilepas terdiri dari 150 jalak kerbau, 50 tekukur, 50 kutilang, dan 15 trucukan. Menariknya, Menhut mengajak anak-anak dari lingkungan sekitar untuk ikut serta dalam pelepasan burung tersebut. Ia pun mengingatkan mereka agar tidak menangkap atau memburu burung, terutama yang hidup di sekitar tempat tinggal mereka. Menurutnya, masa depan hutan dan keanekaragaman hayati sangat bergantung pada generasi muda yang akan menjadi penjaga lingkungan di masa depan.

Umi Pipik dan Anak-Anaknya Pertahankan Tradisi Ramadan Keluarga Uje

Umi Pipik mengungkapkan bahwa ia dan anak-anaknya masih setia menjalani tradisi Ramadan yang pernah dijalankan bersama mendiang Ustaz Jefri Al Buchori. Tradisi tersebut meliputi sahur, berbuka puasa, dan tarawih bersama, yang tetap dijalankan meski kini ia disibukkan dengan berbagai aktivitas dakwah. Di tengah kesibukannya, Umi Pipik selalu berusaha meluangkan waktu agar bisa berkumpul dengan anak-anaknya dan menjalankan ibadah bersama.

Ia menjelaskan bahwa mereka terbiasa menjalankan salat subuh dan tarawih secara berjamaah. Sementara itu, pada siang hari, masing-masing memiliki kegiatan yang berbeda. Namun, saat waktu berbuka puasa, sahur, dan tarawih tiba, mereka kembali berkumpul untuk menjalankan ibadah bersama. Bagi Umi Pipik, keberadaan di rumah menjadi pilihan utama untuk beribadah karena ia mengenakan cadar, yang membuatnya merasa lebih nyaman melaksanakan tarawih bersama keluarga daripada di masjid.

Meski salah satu anaknya, Adiba Khanza, kini telah berkeluarga dengan pesepak bola Egy Maulana Vikri, Umi Pipik tetap menjaga kebersamaan. Ia sering mengunjungi rumah Adiba saat Ramadan, membawa makanan untuk berbuka bersama. Kebersamaan ini bahkan berlanjut hingga sahur, di mana mereka menghabiskan waktu dengan bercanda dan bermain gim hingga larut malam.

Bagi Umi Pipik, Ramadan adalah momen istimewa yang belum tentu bisa ditemui di tahun berikutnya. Oleh karena itu, ia ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah dan memperkuat kebersamaan dengan keluarga.

Perjalanan Hidup Nunung: Dari Kemewahan Hingga Titik Terendah

Nunung Srimulat dikenal sebagai salah satu komedian legendaris di Indonesia yang pernah merasakan kejayaan di dunia hiburan. Di masa lalu, ia hampir setiap hari tampil di televisi dan menikmati kehidupan mewah. Saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melaney Ricardo, Nunung mengungkapkan betapa mudahnya ia membeli barang-barang mahal. Tukang berlian bahkan datang langsung kepadanya tanpa perlu ia datangi. Selain itu, ia bisa membeli mobil layaknya membeli makanan ringan. Ketika berjalan-jalan di mal dan anaknya menginginkan mobil, ia langsung membelinya tanpa pikir panjang. Salah satu momen paling mengesankan dalam hidupnya adalah ketika ia memiliki Toyota Vellfire yang dikirim ke rumahnya sebelum pembayaran selesai. Ia juga pernah memiliki edisi terbatas Mercedes-Benz yang hanya tersedia dua unit di Indonesia, salah satunya menjadi miliknya.

Namun, kejayaan tersebut akhirnya sirna setelah ia terjerat kasus narkoba. Semua harta yang pernah dimilikinya perlahan habis, dan ia menyadari bahwa kekayaan juga bisa menjadi ujian dalam hidup. Tak hanya kehilangan aset, pandemi COVID-19 turut memperburuk keadaannya. Ia bahkan harus menjual rumahnya untuk bertahan hidup. Selain itu, cobaan lain datang ketika ia didiagnosis mengidap kanker, yang membuat kesehatan fisik dan mentalnya semakin terpuruk. Kini, hidup Nunung jauh berbeda dari masa lalunya. Ia bersama suaminya tinggal di sebuah kos-kosan, mencoba bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup dengan lebih sederhana. Meski begitu, ia tetap berusaha tegar menghadapi segala ujian yang menimpanya.

Zelensky Menyatakan Pemilu Ukraina Tetap Tertunda Walau Ada Gencatan Senjata

Penasihat Presiden Ukraina, Mikhail Podoliak, menegaskan bahwa Ukraina akan terus mempertahankan status darurat militer dan tidak akan mengadakan pemilihan presiden, meskipun gencatan senjata dengan Rusia tercapai. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan surat kabar Italia la Repubblica pada Jumat lalu, di mana ia menegaskan bahwa Ukraina akan tetap fokus pada keamanan dan stabilitas negara meskipun ada perubahan dalam dinamika konflik.

Darurat militer di Ukraina telah diberlakukan sejak Februari 2022, menyusul eskalasi konflik dengan Rusia. Masa jabatan Presiden Volodymyr Zelensky secara resmi akan berakhir pada Mei 2024. Namun, Zelensky menolak untuk menyelenggarakan pemilu dalam situasi darurat, memicu perdebatan mengenai keabsahan pemerintahan saat ini. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, dengan sebagian pihak menganggapnya sebagai langkah yang melanggar prinsip demokrasi, sementara yang lainnya mendukungnya demi keamanan negara.

Sementara itu, Amerika Serikat telah berusaha untuk memediasi perdamaian dalam konflik ini sejak masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Baru-baru ini, AS mengusulkan gencatan senjata sementara selama 30 hari sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan damai. Ukraina sendiri menyatakan kesiapan untuk melaksanakan gencatan senjata tersebut, dengan syarat persetujuan dari pihak Rusia.

Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan tanggapan positif terhadap ide gencatan senjata, meskipun ia menyebutkan beberapa masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa isu-isu tersebut kemungkinan akan dibahas lebih lanjut dengan Washington dalam pertemuan mendatang.

Podoliak menekankan bahwa meskipun gencatan senjata sementara bisa dilakukan, hal itu tidak berarti berakhirnya konflik. Menurutnya, Ukraina harus tetap mempertahankan kapasitas untuk bertempur sampai situasi benar-benar terkendali. Ia menambahkan bahwa gencatan senjata 30 hari tidak akan membuka jalan bagi pelaksanaan pemilu.

Pada bulan Januari, Putin sempat mengkritik keabsahan pemerintahan Zelensky, dengan menyatakan bahwa hal tersebut bisa membatalkan perjanjian apapun yang melibatkan pemerintahannya. Zelensky juga telah mengeluarkan undang-undang yang melarang negosiasi langsung dengan pimpinan Rusia, yang semakin memperburuk ketegangan di antara kedua negara.

Pemerintahan Trump, yang mulai membangun kembali kontak dengan Rusia, berusaha untuk mendorong Kiev mencari solusi atas permusuhan ini. Pada Februari lalu, Kremlin mengungkapkan kesiapan Putin untuk bernegosiasi dengan Zelensky, meskipun dengan catatan perlunya membahas masalah hukum terkait dengan legitimasi Zelensky sebagai kepala negara.

Ketegangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada usulan gencatan senjata, jalan menuju perdamaian masih terjal dan penuh dengan hambatan politik, hukum, dan militer. Konflik ini terus menjadi ujian besar bagi stabilitas kawasan serta hubungan internasional antara Rusia, Ukraina, dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Milisi Anti-Junta Kuasai Wilayah, Tentara Myanmar Kabur ke Thailand

Situasi di perbatasan Myanmar-Thailand kembali memanas setelah pasukan militer Myanmar terpaksa melarikan diri ke wilayah Thailand akibat serangan besar-besaran dari kelompok milisi Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA). Insiden ini terjadi pada Jumat (13/3) dini hari, ketika markas militer Myanmar di daerah Pulu To diserbu oleh kelompok bersenjata etnis yang menentang junta.

Serangan Milisi dan Pelarian Tentara Myanmar

Menurut laporan dari militer Thailand, pasukan Myanmar sempat melakukan perlawanan untuk mempertahankan posisi mereka. Namun, gempuran intens dari KNLA akhirnya membuat mereka kewalahan dan terpaksa meninggalkan markas tersebut.

“Militer Myanmar berusaha mempertahankan markas mereka tetapi pada akhirnya dapat dikuasai oleh pasukan KNLA,” demikian pernyataan resmi dari pihak militer Thailand yang dikutip oleh AFP.

Akibat serangan ini, beberapa tentara Myanmar tewas, sementara sejumlah lainnya melarikan diri ke perbatasan Thailand demi menyelamatkan diri. Hingga saat ini, militer Thailand belum mengungkapkan jumlah pasti tentara Myanmar yang melintas ke wilayah mereka, tetapi mereka menyatakan telah memberikan bantuan kemanusiaan bagi para prajurit yang kabur.

Senjata dan Peralatan Tempur Ditinggalkan

Serangan yang dilakukan KNLA ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa waktu terakhir. Menurut pernyataan dari Persatuan Nasional Karen, kelompok ini mulai menyerang markas militer Myanmar sejak pukul 03.00 waktu setempat dengan persenjataan berat.

“Pasukan Myanmar akhirnya meninggalkan markas mereka beserta sejumlah senjata dan peralatan tempur yang kini dikuasai oleh KNLA,” ujar juru bicara Persatuan Nasional Karen.

Serangan ini menunjukkan semakin meningkatnya tekanan terhadap junta militer Myanmar, yang sejak kudeta pada 2021 terus menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok bersenjata etnis di dalam negeri.

Pihak Junta Masih Bungkam

Hingga berita ini ditulis, pihak junta militer Myanmar belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar pasukan mereka yang melarikan diri ke Thailand. Upaya yang dilakukan AFP untuk meminta konfirmasi dari mereka juga belum mendapatkan respons.

Sementara itu, ketegangan di perbatasan Myanmar-Thailand diperkirakan akan terus meningkat, terutama jika kelompok milisi etnis semakin gencar melancarkan serangan terhadap pasukan junta.

Insiden ini menambah daftar panjang konflik bersenjata yang terjadi di Myanmar sejak kudeta militer, di mana perlawanan dari kelompok etnis dan pro-demokrasi semakin kuat. Situasi ini juga berpotensi memengaruhi stabilitas di kawasan, terutama bagi negara-negara tetangga seperti Thailand yang kini ikut terdampak akibat pelarian tentara Myanmar ke wilayah mereka.

Seo Ye Ji Kembali Disorot Usai Dikaitkan dengan Isu Kim Soo Hyun

Aktris Korea Selatan, Seo Ye Ji, kembali menjadi bahan perbincangan setelah terseret dalam kontroversi yang melibatkan Kim Soo Hyun. Saat ini, nama Kim Soo Hyun tengah ramai dibahas usai muncul kembali rumor mengenai hubungannya dengan mendiang Kim Sae Ron, yang saat itu masih di bawah umur. Sebagai mantan lawan main Kim Soo Hyun dalam drama It’s Okay to Not Be Okay, Seo Ye Ji ikut dikaitkan dengan isu tersebut. Banyak yang bertanya-tanya apakah ia pernah memiliki hubungan dengan aktor tersebut. Menanggapi hal itu, Seo Ye Ji dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam hubungan dengan Kim Soo Hyun dan meminta publik berhenti menyeret namanya dalam isu ini.

Bersamaan dengan klarifikasinya, Seo Ye Ji juga membagikan tangkapan layar dari sebuah komentar di media sosial yang mempertanyakan keterlibatannya. Dalam unggahan itu, seorang pengguna menuduhnya berselingkuh saat Kim Soo Hyun menjalin hubungan. Seo Ye Ji kemudian merespons dengan mengungkapkan rasa frustrasi dan kelelahan akibat rumor yang beredar. Ia menyatakan bahwa tekanan yang ia hadapi membuatnya merasa muak dan sedih. Seo Ye Ji berharap agar spekulasi tersebut segera dihentikan, karena ia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Kim Soo Hyun maupun keluarganya.

Sebelumnya, pada April 2021, aktris ini sempat dikabarkan memiliki hubungan dengan Kim Soo Hyun serta sutradara Lee Robe, yang merupakan sepupu aktor tersebut. Rumor ini semakin diperkuat dengan klaim bahwa ia menjalin hubungan dengan Lee Robe setelah putus dari Kim Soo Hyun. Meskipun isu tersebut sempat menjadi sorotan, baik Seo Ye Ji maupun Kim Soo Hyun tidak pernah memberikan tanggapan resmi. Kini, setelah muncul kembali dugaan hubungan Kim Soo Hyun dengan mendiang Kim Sae Ron, nama Seo Ye Ji kembali diseret dalam rumor lama tersebut.

Gold Medalist, agensi yang menaungi Kim Soo Hyun, sebelumnya juga merupakan rumah bagi Seo Ye Ji dan Kim Sae Ron. Namun, Seo Ye Ji keluar dari agensi itu setelah tersandung kontroversi gaslighting dengan Kim Jung Hyun pada tahun 2021. Sementara itu, Kim Sae Ron bergabung dengan agensi tersebut sejak Januari 2020 hingga Desember 2022. Setelah meninggalnya Kim Sae Ron pada 17 Februari lalu, Seo Ye Ji sempat mengunggah gambar bunga krisan di media sosialnya tanpa keterangan tambahan. Ia juga menghadiri pemakaman Kim Sae Ron untuk memberikan penghormatan terakhir.

Trump Tegaskan Kebijakan Visa Baru untuk Negara Muslim, Kenapa?

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berencana untuk memberlakukan pembatasan perjalanan bagi warga negara dari sejumlah negara mayoritas Muslim. Pembatasan ini direncanakan akan mulai diberlakukan pada pekan depan, dengan pemberian kode “daftar merah” bagi negara-negara yang visanya tidak akan diterima di Amerika Serikat.

Menurut laporan pejabat yang terlibat, negara-negara yang akan terpengaruh oleh kebijakan ini sebagian besar adalah negara yang sebelumnya telah masuk dalam daftar pembatasan perjalanan. Beberapa negara yang akan masuk dalam kategori tersebut antara lain Iran, Suriah, Yaman, Sudan, Somalia, Venezuela, Kuba, dan Korea Utara.

Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump pada 20 Januari lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi warga AS dari ancaman terorisme asing dan masalah keamanan lainnya. “Perintah eksekutif ini bertujuan untuk melindungi warga AS dari individu yang berniat melakukan serangan teroris, mengancam keamanan nasional, atau mengeksploitasi undang-undang imigrasi untuk tujuan yang merugikan,” demikian pernyataan dalam draf tersebut, yang dilansir oleh USA Today.

Dalam perintah eksekutif tersebut, pihak berwenang AS diminta untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap individu yang hendak memasuki AS dari negara-negara yang masuk dalam kategori daftar merah. Jika ditemukan potensi ancaman atau kegiatan yang mencurigakan, individu-individu tersebut bisa saja dideportasi.

Selain itu, Trump juga memerintahkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap visa yang telah diterbitkan untuk pemegang paspor dari negara-negara yang dianggap memiliki sistem penyaringan keamanan yang lemah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang datang ke AS tidak memiliki niat buruk terhadap warga atau pemerintah AS, serta tidak membawa ideologi kebencian atau sikap bermusuhan terhadap negara tersebut.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, selain kode “daftar merah,” Trump juga menetapkan kode-kode lainnya yang akan digunakan untuk membedakan tingkat pembatasan yang diberlakukan terhadap negara-negara tertentu.

Langkah ini memicu perdebatan di dalam negeri dan internasional, dengan banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap hubungan AS dengan negara-negara terkait, serta potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan agama atau asal negara.

Hetty Koes Endang dan Afifah Yusuf Hadirkan Kehangatan Lebaran Lewat Lagu THR

Musisi legendaris Indonesia, Hetty Koes Endang, bersama putrinya, Afifah Yusuf, menghadirkan nuansa hangat Lebaran dalam single terbaru mereka berjudul THR (Tradisi Hari Raya). Lagu ini resmi dirilis pada Jumat, 7 Maret 2025, dan terinspirasi dari berbagai momen khas Idul Fitri. Dari hidangan tradisional seperti opor ayam, rendang, dan lontong sayur hingga kue kering seperti nastar dan kastengel, THR membawa pendengar bernostalgia dengan kebiasaan khas Lebaran.

Tak hanya soal makanan, lirik lagu ini juga menggambarkan suasana kumpul keluarga yang penuh canda, termasuk pertanyaan-pertanyaan klasik seperti “Kapan nikah?” atau “Kok gemukan sih?”. Lagu ini menjadi proyek kolaborasi pertama antara Hetty dan Afifah, yang mengaku sangat menikmati prosesnya. Menurut Afifah, produksi lagu ini berlangsung cepat, hanya dalam waktu satu bulan dari tahap workshop hingga pembuatan video musik. Hetty menambahkan bahwa melalui lagu ini, mereka ingin menyampaikan pesan bahwa perayaan Lebaran tidak perlu berlebihan, karena yang terpenting adalah kebersamaan, saling memaafkan, dan menikmati waktu dengan keluarga.

Video musik THR turut menangkap esensi kehangatan Hari Raya dengan visual penuh warna dan elemen-elemen khas seperti makanan Lebaran serta suasana pulang kampung. Lagu ini diharapkan menjadi teman bagi pendengar selama bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri. Hetty dan Afifah juga berencana untuk merilis proyek musik lainnya, baik dalam format solo maupun kolaborasi. THR sudah dapat disaksikan di kanal YouTube Musica Studios mulai 7 Maret 2025, sementara versi audionya akan tersedia di platform musik digital pada 14 Maret 2025.

ICC Seret Rodrigo Duterte, Efektivitas Pengadilan Kembali Dipertanyakan

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) kembali menjadi sorotan setelah mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap di Manila pada Selasa (11/3/2025). Penangkapan ini dianggap sebagai pencapaian besar bagi ICC, tetapi juga menyoroti keterbatasan lembaga tersebut dalam menegakkan hukum secara global.

Keterbatasan ICC dalam Menegakkan Yurisdiksi

Meskipun ICC memiliki cakupan yurisdiksi yang luas, pengadilan ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penangkapan sendiri. Sebaliknya, mereka bergantung sepenuhnya pada kerja sama pemerintah nasional dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan yang mereka keluarkan.

Hal ini menyebabkan efektivitas ICC sangat bergantung pada dinamika politik domestik di masing-masing negara. Beberapa pemimpin dunia yang didakwa atas kejahatan kemanusiaan atau kejahatan perang tetap bebas di negara mereka sendiri, meskipun telah ada surat perintah penangkapan.

Contohnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

  • Putin dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina,
  • Sementara Netanyahu menghadapi tuduhan kejahatan perang di Palestina.

Namun, baik Putin maupun Netanyahu masih memiliki pengaruh politik dan kekuatan besar di negara masing-masing, sehingga aparat penegak hukum setempat tidak berani atau enggan menindaklanjuti perintah ICC.

Sebaliknya, Duterte yang sudah tidak lagi menjabat dan kehilangan kekuatan politiknya, menjadi lebih rentan terhadap tindakan hukum ini. Hal ini menunjukkan bahwa surat perintah ICC lebih efektif terhadap mantan pemimpin yang kekuasaannya telah melemah, dibandingkan dengan mereka yang masih berkuasa.

Wewenang ICC di Atas Kertas vs. Realitas di Lapangan

Secara teori, ICC memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi siapa pun yang diduga terlibat dalam kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma. Yurisdiksi mereka mencakup:

  • Warga negara anggota ICC
  • Individu yang melakukan kejahatan di wilayah negara anggota

Namun dalam praktiknya, ICC tidak memiliki mekanisme kuat untuk menangkap pemimpin yang masih menjabat atau mereka yang dilindungi oleh rezimnya sendiri.

Kate Cronin Furman, seorang akademisi dari University College London yang meneliti kejahatan massal dan akuntabilitas hukum, menilai bahwa ICC menghadapi tantangan besar dalam melawan kepentingan politik yang sudah mengakar.

“Kita tidak bisa berharap lembaga ini mampu secara langsung melawan struktur kekuasaan yang ada. Namun, yang bisa kita harapkan adalah perubahan kecil yang perlahan menggeser dunia ke arah yang lebih adil,” ujar Furman.

Masa Depan ICC: Menuju Sistem Hukum yang Lebih Efektif?

Penangkapan Duterte menjadi contoh bahwa keadilan internasional tetap bisa berjalan, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Ke depan, ICC perlu membangun dukungan internasional yang lebih kuat dan mendorong kerja sama lebih luas dari negara-negara anggota agar bisa menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan internasional dengan lebih efektif.

Namun, tanpa kemauan politik global yang lebih besar, ICC akan terus menghadapi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pemimpin yang masih berkuasa dan memiliki pengaruh politik besar.

Ustaz Derry Sulaiman Ungkap Selebriti Indonesia yang Berpotensi Menjadi Mualaf

Ustaz Derry Sulaiman, mantan musisi metal yang kini aktif berdakwah, kembali menarik perhatian publik setelah menyebutkan beberapa figur publik Indonesia yang berpotensi menjadi mualaf. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Atta Halilintar, ia berbagi pengalaman serta pandangannya mengenai perjalanan spiritual sejumlah tokoh ternama, termasuk dr. Richard Lee dan Bobon Santoso, yang telah lebih dulu memeluk Islam. Menurutnya, hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT, dan dirinya hanya berperan sebagai perantara dalam membimbing mereka yang ingin lebih memahami ajaran Islam.

Salah satu nama yang disebut adalah Hotman Paris. Pengacara ternama ini dikatakan pernah berujar bahwa dirinya mulai tertarik pada Islam. Derry mengungkapkan bahwa Hotman sempat bercanda dengan mengatakan, “Lama-lama masuk Islam juga nih gue.” Pernyataan tersebut dianggap sebagai sinyal ketertarikannya pada agama tersebut. Selain Hotman, nama YouTuber Willie Salim juga masuk dalam daftar. Derry menilai bahwa Willie sudah banyak melakukan amalan yang identik dengan ajaran Islam, seperti membangun masjid, memberangkatkan umrah, serta rutin berkurban setiap tahun. Meskipun belum menjadi mualaf, tindakan sosialnya menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam.

Sementara itu, nama terakhir yang disebut adalah Denny Sumargo. Denny, yang dikenal sebagai mantan atlet basket dan pembawa acara, kerap mengundang tokoh-tokoh agama Islam dalam podcastnya. Hal ini membuat Derry yakin bahwa Denny memiliki ketertarikan tersendiri terhadap Islam. Dengan gaya dakwahnya yang santai dan inklusif, Derry terus menjangkau berbagai kalangan, bahkan di tempat-tempat yang tidak biasa, seperti klub malam dan diskotik. Ia berharap perjalanan spiritual para selebriti ini dapat membawa dampak positif, baik bagi mereka maupun masyarakat luas.