Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) kembali menjadi sorotan setelah mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap di Manila pada Selasa (11/3/2025). Penangkapan ini dianggap sebagai pencapaian besar bagi ICC, tetapi juga menyoroti keterbatasan lembaga tersebut dalam menegakkan hukum secara global.
Keterbatasan ICC dalam Menegakkan Yurisdiksi
Meskipun ICC memiliki cakupan yurisdiksi yang luas, pengadilan ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penangkapan sendiri. Sebaliknya, mereka bergantung sepenuhnya pada kerja sama pemerintah nasional dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan yang mereka keluarkan.
Hal ini menyebabkan efektivitas ICC sangat bergantung pada dinamika politik domestik di masing-masing negara. Beberapa pemimpin dunia yang didakwa atas kejahatan kemanusiaan atau kejahatan perang tetap bebas di negara mereka sendiri, meskipun telah ada surat perintah penangkapan.
Contohnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
- Putin dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina,
- Sementara Netanyahu menghadapi tuduhan kejahatan perang di Palestina.
Namun, baik Putin maupun Netanyahu masih memiliki pengaruh politik dan kekuatan besar di negara masing-masing, sehingga aparat penegak hukum setempat tidak berani atau enggan menindaklanjuti perintah ICC.
Sebaliknya, Duterte yang sudah tidak lagi menjabat dan kehilangan kekuatan politiknya, menjadi lebih rentan terhadap tindakan hukum ini. Hal ini menunjukkan bahwa surat perintah ICC lebih efektif terhadap mantan pemimpin yang kekuasaannya telah melemah, dibandingkan dengan mereka yang masih berkuasa.
Wewenang ICC di Atas Kertas vs. Realitas di Lapangan
Secara teori, ICC memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi siapa pun yang diduga terlibat dalam kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma. Yurisdiksi mereka mencakup:
- Warga negara anggota ICC
- Individu yang melakukan kejahatan di wilayah negara anggota
Namun dalam praktiknya, ICC tidak memiliki mekanisme kuat untuk menangkap pemimpin yang masih menjabat atau mereka yang dilindungi oleh rezimnya sendiri.
Kate Cronin Furman, seorang akademisi dari University College London yang meneliti kejahatan massal dan akuntabilitas hukum, menilai bahwa ICC menghadapi tantangan besar dalam melawan kepentingan politik yang sudah mengakar.
“Kita tidak bisa berharap lembaga ini mampu secara langsung melawan struktur kekuasaan yang ada. Namun, yang bisa kita harapkan adalah perubahan kecil yang perlahan menggeser dunia ke arah yang lebih adil,” ujar Furman.
Masa Depan ICC: Menuju Sistem Hukum yang Lebih Efektif?
Penangkapan Duterte menjadi contoh bahwa keadilan internasional tetap bisa berjalan, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Ke depan, ICC perlu membangun dukungan internasional yang lebih kuat dan mendorong kerja sama lebih luas dari negara-negara anggota agar bisa menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan internasional dengan lebih efektif.
Namun, tanpa kemauan politik global yang lebih besar, ICC akan terus menghadapi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pemimpin yang masih berkuasa dan memiliki pengaruh politik besar.
