Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para mantan Presiden Indonesia serta pimpinan organisasi keagamaan untuk turut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dalam pidatonya saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, Prabowo mengungkapkan bahwa BPI Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Ia menekankan bahwa keberadaan Danantara menjadi kekuatan ekonomi masa depan yang harus dijaga bersama.
“Saya ingin mengajak semua mantan Presiden untuk berperan dalam pengawasan dana ini. Selain itu, saya juga mempertimbangkan melibatkan pimpinan NU, Muhammadiyah, KWI, dan organisasi lainnya untuk turut serta mengawasi,” ujar Prabowo.
Danantara merupakan super holding BUMN yang pembentukannya telah diatur dalam revisi Undang-Undang BUMN yang disahkan pada rapat paripurna ke-12 Masa Sidang-2 2025, pada Selasa (4/2).
Presiden Prabowo juga menyoroti laporan dari Menteri BUMN Erick Thohir mengenai dividen BUMN yang mencapai Rp300 triliun pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, Rp100 triliun akan dikembalikan sebagai modal kerja BUMN, sementara Rp200 triliun akan diinvestasikan.
Sebagai sovereign wealth fund Indonesia, Danantara diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS (assets under management). Dana ini akan dialokasikan ke berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, industri manufaktur canggih, hilirisasi sumber daya alam, serta produksi pangan.
Pendanaan awal Danantara ditargetkan mencapai 20 miliar dolar AS di tahun pertama. Presiden menegaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar yang dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai delapan persen dalam lima tahun ke depan, menjadikan Danantara sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi nasional.
