Category: Home

Jakarta 2025: Harmoni 23 Panggung dan Pesona Malam Tahun Baru!

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan serangkaian acara meriah untuk menyambut Tahun Baru 2025. Berbagai kegiatan digelar di berbagai lokasi ikonik, seperti Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Lapangan Banteng, hingga Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Total terdapat 23 panggung hiburan yang tersebar di acara utama, seperti Semarak Jakarta Mendunia, Pesona Dekade Lapangan Banteng, Sorak Sorai Fest TMII, hingga festival seperti Gemilang Silang Monas, Jakarta Light Festival di Kota Tua, dan Ancol Music Festival di Ancol Taman Impian.

Untuk mengurangi kepadatan di pusat kota, acara serupa juga akan berlangsung di kantor wali kota di lima wilayah, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Old Shanghai Sedayu City Jakarta Timur, dan Pulau Tidung Kepulauan Seribu.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menghadirkan empat kegiatan utama: JeJAKi Jakarta, Bentang Harapan JAKasa, Bazaar Jakpreneur, dan Late Night Shopping, dengan puncaknya adalah Semarak Jakarta Mendunia.

Kepala Disparekraf, Andhika Permata, menjelaskan bahwa acara ini dimulai sejak pagi dengan JeJAKi Jakarta, yang bertujuan mengenalkan situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan peradaban Jakarta. Dimulai pukul 07.00 WIB dari Museum Bahari, perjalanan dilanjutkan ke berbagai destinasi, seperti Jembatan Kota Intan dan Museum Sejarah Jakarta, hingga Balai Kota.

Pada sore hari, pukul 15.30 hingga 16.30 WIB, digelar acara Bentang Harapan JAKasa, di mana warga dapat menuliskan harapan mereka untuk Jakarta pada kain putih sepanjang 500 meter. Sepanjang tahun 2025, kain ini akan dipamerkan di kawasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Sementara itu, Bazaar Jakpreneur akan berlangsung pukul 18.30 hingga 00.30 WIB di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman. Pengunjung dapat menikmati berbagai kudapan dan produk khas dari Jakpreneur. Program belanja malam Late Night Shopping akan diadakan di Lippo Mall Puri pada 21 dan 31 Desember, serta di Green Sedayu Mall pada 31 Desember.

Acara puncak, Semarak Jakarta Mendunia, akan menampilkan penampilan musisi-musisi terkenal tanah air, seperti Letto, Naff, Ten2Five, RAN, Endah N Rhesa, hingga Yura Yunita, memastikan malam tahun baru di Jakarta penuh kemeriahan dan kehangatan.

Kakorlantas Ungkap Penurunan Volume Arus Mudik Nataru Tahun Ini Dibandingkan 2023

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan bahwa volume arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. “Alhamdulillah, puncak arus mudik Natal sudah kita lewati pada 21 Desember 2024. Namun, jika dibandingkan dengan Nataru tahun lalu, terdapat penurunan angka yang signifikan,” ujar Kakorlantas dalam keterangan resmi pada Jumat (27/12/2024).

Aan juga menyebutkan bahwa pihaknya memanfaatkan teknologi pemantauan melalui Command Center, yang dilengkapi dengan CCTV di jalur tol, jalan arteri, dan penyeberangan. Teknologi ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama pelaksanaan operasi besar. “Fungsi Command Center sebagai pusat kendali sangat penting, untuk memantau situasi lalu lintas di berbagai lokasi,” tambahnya.

Meskipun volume kendaraan tahun ini lebih rendah, Aan menegaskan bahwa arus kendaraan saat libur Natal tetap berjalan lancar dan masih berada di bawah ambang batas kepadatan. “Kami sudah siap untuk melayani masyarakat selama arus balik libur Natal dan perjalanan mudik menuju malam tahun baru,” ujar Kakorlantas.

Dia juga menambahkan bahwa Polri telah mempersiapkan berbagai rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. “Kami sudah menyiapkan pengaturan lalu lintas khususnya pada malam tahun baru, guna mendukung kelancaran perjalanan dan meningkatkan perekonomian selama libur Natal dan tahun baru,” jelasnya.

Puncak Natal Nasional 2024: Perayaan Toleransi dan Harmoni di Indonesia Arena Bersama Prabowo!

Presiden Prabowo Subianto, bersama anggota Kabinet Merah Putih dan tokoh lintas agama, dijadwalkan menghadiri acara puncak Perayaan Natal Nasional 2024 yang berlangsung di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu malam, 28 Desember 2024.

Perayaan Natal kali ini mengusung tema “Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem.” Menurut Koordinator Bidang Perayaan Natal Nasional, Chatarina Girsang, acara puncak akan dimulai pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Beragam penampilan seni telah dipersiapkan, termasuk paduan suara dari berbagai perguruan tinggi, penampilan orkestra oleh Garuda Yaksa, serta pertunjukan dari artis Tanah Air. Chatarina menekankan bahwa para artis yang berpartisipasi berasal dari latar belakang agama yang beragam, mencerminkan semangat inklusivitas dan toleransi.

Selain hiburan, acara juga akan diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada individu yang berjasa di bidang kemanusiaan, sosial, dan lingkungan. Penghargaan ini menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia yang mengedepankan toleransi dan keberagaman.

Acara ini akan dihadiri sekitar 12 ribu umat di Indonesia Arena, dengan pendaftaran daring yang sudah ditutup karena kuota telah terpenuhi. Bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung, panitia menyediakan siaran daring melalui televisi atau YouTube, serta layar besar di luar arena untuk mengakomodasi lebih banyak pengunjung.

Panitia juga memastikan keamanan acara dengan melibatkan TNI dan Polri sesuai arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah kesempatan, Gibran mengimbau kepada pengurus Pemuda Katolik dan petinggi KWI agar melaporkan setiap kendala dalam menjalankan ibadah atau perayaan Natal. Ia bahkan menyediakan akses langsung melalui WhatsApp atau telepon untuk menyampaikan laporan tersebut.

Hangatnya Natal: Istri Kapolri Berbagi Kasih dengan Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi!

Juliati Sapta Dewi Magdalena, istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sekaligus Ketua Umum Bhayangkari, merayakan Natal bersama para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (28/12/2024). Dalam perayaan tersebut, Juliati mengundang seorang anak bernama Risna Tobi, siswa kelas IV SD, untuk datang ke Jakarta setelah Risna membacakan puisi berjudul “Terima Kasih Polisi”.

“Saya diajak ke Jakarta oleh Ibu Kapolri. Saya bilang mau, lalu ibu menyuruh saya untuk berdoa dulu,” ungkap Risna dengan semangat.

Juliati menghabiskan waktu bersama para pengungsi, tanpa memberikan sambutan formal. Ia menyaksikan berbagai penampilan anak-anak, menyanyikan lagu “Feliz Navidad,” serta membagikan bingkisan Natal. Kehadirannya memberikan keceriaan bagi para pengungsi, terutama anak-anak.

Suasana Natal semakin terasa dengan dekorasi khas seperti penjor, bendera merah putih, dan ornamen tradisional lainnya. Anak-anak pengungsi seperti Angga Kumanireng merasa bahagia bisa bertemu dengan istri Kapolri. “Rasanya senang sekali, Ibu Kapolri datang ke sini,” ucap Angga.

Sementara itu, Fino Rotan, pengungsi dari Desa Boru, bersyukur bisa merayakan Natal bersama Juliati dan para pastor. “Saya merasa bahagia karena bisa bertemu Ibu Kapolri dan mendapatkan hadiah Natal,” ujarnya.

Kenso, seorang siswa SMP asal Desa Boru, mengungkapkan keinginannya agar erupsi Gunung Lewotobi segera berakhir. Ia berharap kondisi gunung kembali normal sehingga ia dan keluarganya dapat kembali ke rumah mereka. “Saya ingin gunung segera pulih agar kami bisa kembali ke rumah,” ujarnya dengan penuh harapan.

Penutupan Jalan Sudirman-Thamrin hingga Harmoni Mulai Pukul 18.00 WIB pada Malam Tahun Baru 2025

Pada malam pergantian tahun baru 2025, Jakarta akan kembali menggelar acara Car Free Night (CFN), yang akan berlangsung pada Rabu, 31 Desember 2024. Penutupan jalan bebas kendaraan bermotor ini berlaku mulai pukul 18.00 WIB hingga 02.00 WIB, mencakup sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, MH Thamrin, hingga Harmoni. Selama periode tersebut, kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, tidak diperkenankan memasuki kawasan tersebut.

Kombes Pol Latif Usman, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa kebijakan CFN ini diambil untuk mendukung berbagai perayaan malam tahun baru yang diadakan di pusat-pusat keramaian, seperti Bundaran HI dan Lapangan Banteng. Diharapkan masyarakat yang berencana merayakan tahun baru di kawasan Sudirman-Thamrin untuk memanfaatkan transportasi umum. Namun, bagi mereka yang tetap menggunakan kendaraan pribadi, tersedia sejumlah kantong parkir di sekitar area tersebut, termasuk di Parkir Timur Senayan, IRTI Monas, serta pusat perbelanjaan besar seperti Plaza Indonesia dan Grand Indonesia.

Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 23 panggung hiburan akan disediakan di seluruh Jakarta. Acara bertema “Jakarta Mendunia” ini akan menampilkan beragam genre musik, mulai dari reggae, dangdut, hingga koplo, dengan penampilan dari artis-artis ternama seperti RAN, Yura Yunita, Indra Bekti, dan lainnya. Puncak acara akan digelar di Bundaran HI, yang menjadi pusat perayaan malam tahun baru.

Dengan berbagai persiapan tersebut, Jakarta siap menyambut tahun baru 2025 dengan meriah, menyuguhkan hiburan dan kemeriahan bagi masyarakat.

Waketum MUI Pertanyakan Kenaikan PPN 12%: Sesuai dengan Amanat Konstitusi?

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengungkapkan keberatannya terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Meskipun kenaikan ini memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Anwar mempertanyakan apakah kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi.

Anwar mengemukakan, “Pertanyaannya, apakah tuntutan yang diatur dalam UU tersebut sudah sesuai dengan amanat konstitusi?” Dia juga mengkritisi kebijakan tersebut dari perspektif sosial ekonomi. “Apakah ketentuan tersebut sudah tepat untuk diterapkan dalam kondisi sosial ekonomi saat ini? Inilah yang menjadi masalah dan kontroversinya,” ujarnya dalam keterangannya pada Kamis, 26 Desember 2024.

Waketum MUI itu menilai bahwa pemerintah terkesan bersikeras menaikkan PPN pada Januari 2025 dengan alasan sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP. Pemerintah juga beralasan membutuhkan pembiayaan besar untuk program-program yang memerlukan anggaran besar. Namun, Anwar menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut, terutama bagi masyarakat dan dunia usaha. Kenaikan PPN, menurutnya, akan mendorong harga barang dan jasa naik, yang pada gilirannya akan menurunkan daya beli masyarakat. “Jika daya beli masyarakat menurun, maka keuntungan pengusaha serta kesejahteraan masyarakat juga akan terpengaruh,” katanya.

Anwar mengingatkan bahwa hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi, yang mengharapkan kebijakan pemerintah untuk mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah menunda penerapan kenaikan PPN hingga kondisi ekonomi dan dunia usaha lebih mendukung. “Jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan ini mulai 1 Januari 2025, maka hal tersebut menjadi tanda tanya besar,” tegasnya.

Fahira Idris: Tiga Tantangan Besar yang Masih Menghadang UMKM di 2024

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja. Namun, meskipun kontribusinya sangat besar, sektor UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat potensi penuh mereka sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Fahira Idris, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa ada tiga tantangan utama yang harus dihadapi sektor UMKM sepanjang 2024.

“Tantangan pertama adalah keterbatasan akses pembiayaan dan legalitas usaha. Banyak UMKM, dari sekitar 65 juta yang ada, belum memiliki akses ke layanan keuangan formal karena masalah legalitas usaha mereka. Hal ini memaksa pelaku UMKM mengandalkan rentenir dengan bunga tinggi yang berisiko mengancam kelangsungan usaha mereka,” ungkap Fahira.

Kedua, UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam adopsi digitalisasi. Meskipun transformasi digital sangat penting untuk keberlanjutan usaha, hanya sekitar 25 persen UMKM yang memiliki akses ke ekosistem digital yang memadai.

Ketiga, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia masih sangat minim. Dengan angka hanya mencapai 15 persen, kontribusi ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 17,3 persen dan Thailand dengan 28,7 persen. Fahira menilai, rendahnya kapasitas produksi, kesulitan dalam mengakses mitra internasional, serta kualitas produk yang belum memenuhi standar ekspor menjadi faktor utama penyebabnya.

Selain itu, Fahira juga mengidentifikasi tiga hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM di 2024. Pertama, banyak pelaku UMKM kesulitan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di dunia digital. Kedua, ketidakmampuan mengelola kredit dan kurangnya riset pasar menyebabkan banyak produk UMKM gagal. Ketiga, persaingan dan inovasi yang terbatas, karena kurangnya pelatihan dan pendampingan, membuat UMKM kesulitan menciptakan diferensiasi produk yang dapat bersaing di pasar.

Fahira berharap pemerintah dan pihak terkait akan segera melakukan terobosan pada 2025 untuk mengatasi masalah-masalah ini. “Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperluas skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultramikro, dengan mempermudah persyaratan administrasi. Selain itu, perlu peningkatan infrastruktur internet di daerah terpencil dan penguatan program literasi digital yang melibatkan lebih banyak akademisi dan praktisi bisnis sebagai mentor,” jelasnya.

Fahira juga mendorong kolaborasi antara UMKM dan industri besar untuk memperkuat rantai pasok, serta memberikan pelatihan sertifikasi ekspor dan akses ke pasar internasional. Menurutnya, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bersinergi menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, daya saing, dan inklusi keuangan bagi UMKM. “UMKM bukan hanya menjadi fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Yos Suprapto Gelar Pameran Karya di Galeri Nasional Hari Ini

Seniman Yos Suprapto hari ini, Senin, 23 Desember 2024, mengambil langkah yang cukup mengejutkan dengan menurunkan karyanya di Galeri Nasional Jakarta. Penurunan karya tersebut rencananya akan dilakukan pada pukul 11.00 WIB sebagai respons terhadap keputusan lembaga kesenian yang membatasi pamerannya.

Menurut Fadhil Alfathan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum, tindakan ini merupakan bentuk kekecewaan Yos Suprapto terhadap pembatasan yang dilakukan oleh Galeri Nasional. “Penurunan karya ini adalah bentuk kekecewaan Pak Yos terhadap lembaga kesenian yang membatasi pamerannya,” ujar Fadhil dalam pesan singkat kepada Tempo.

Sebelumnya, Yos Suprapto mengungkapkan tidak ada yang salah dengan karyanya dalam pameran tunggal di Galeri Nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh karya yang dipamerkan sudah melalui proses kurasi ilmiah yang mendalam. Yos menyayangkan pembredelan yang terjadi, yang mengakibatkan penghentian pameran secara mendadak. “Pameran saya bertajuk ‘Kebangkitan Tanah dan Kedaulatan Pangan’, yang mengangkat isu sosial melalui visual. Isu sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari hukum sebab-akibat, seperti halnya ilmu eksakta,” ungkap Yos dalam konferensi pers di Gedung YLBHI-LBH Jakarta pada 21 Desember 2024.

Menurut Yos, seniman seharusnya dapat mengangkat isu sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ia menyesalkan bahwa masyarakat tidak dapat melihat karya-karya yang telah dipersiapkan dengan matang selama setahun terakhir. “Pintu pameran masih belum dibuka, mungkin nanti kalian semua bisa menyaksikan karya-karya itu,” kata Yos.

Sebagai pelukis, Yos merasa penting untuk menyuarakan permasalahan sosial melalui karya seni visual. Ia berharap bahwa pameran ini dapat memberi solusi bagi masalah sosial yang ada. “30 karya dalam pameran saya memiliki tujuan mulia untuk bangsa Indonesia,” tambah Yos dengan penuh penyesalan atas pembatalan pamerannya.

Pameran tunggal Yos Suprapto yang dijadwalkan untuk dibuka pada 19 Desember 2024, di Gedung A Galeri Nasional, harus dibatalkan beberapa menit sebelum pembukaan. Pintu galeri digembok, dan lampu dimatikan, meskipun banyak orang sudah datang untuk melihat karya-karya seniman senior tersebut. Pameran yang sebelumnya direncanakan berlangsung dari 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 akhirnya dibatalkan.

Menurut Jarot Mahendra, Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional, beberapa karya dalam pameran tersebut tidak disetujui oleh kurator karena dianggap tidak sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Setelah mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, kurator mundur, dan Galeri Nasional memutuskan untuk menunda acara ini guna menjaga keselarasan kuratorial dan memastikan kualitas pameran.

Digitalisasi Dokumen di Indonesia: Kunci Inovasi Efisiensi dan Kepatuhan Hukum dalam Transformasi Bisnis

Pasar Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengadopsi teknologi digital, terutama di sektor bisnis dan pengelolaan dokumen. Berdasarkan data terkini, lebih dari 70% perusahaan di Indonesia saat ini sedang berupaya mendigitalisasi proses mereka sebagai bagian dari strategi transformasi digital yang komprehensif.

Namun, perjalanan menuju digitalisasi penuh tidak selalu mulus. Tantangan utama yang dihadapi banyak perusahaan meliputi kurangnya pemahaman terkait regulasi hukum yang berlaku dan sistem yang belum terintegrasi secara optimal. Hal ini sering kali memperlambat proses transformasi digital dan memunculkan risiko ketidakpatuhan terhadap hukum.

Presiden Direktur Documenta Corpora Technology, Muhammad Philosophi, menyoroti pentingnya teknologi digital dalam membantu bisnis beradaptasi dengan tantangan tersebut. Ia menegaskan bahwa digitalisasi dokumen tidak hanya mencakup peningkatan efisiensi, tetapi juga memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk menghadapi regulasi yang dinamis dan bersaing di pasar global.

“Digitalisasi dokumen tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga memastikan bisnis mampu beradaptasi dengan cepat terhadap regulasi yang berubah dan menghadapi persaingan global,” kata Philosophi.

Menanggapi kebutuhan pasar yang terus berkembang, Documenta Corpora Technology hadir dengan layanan inovatif yang dirancang untuk mendukung transformasi digital perusahaan. Layanan ini mencakup solusi menyeluruh untuk kepatuhan hukum, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan usaha, hingga pengelolaan dokumen legal secara aman dan efisien.

Dengan memanfaatkan platform ini, perusahaan dapat mengelola dokumen secara digital menggunakan fitur keamanan tingkat tinggi, akses mudah, dan pemrosesan real-time. Dari sisi efisiensi, layanan ini terbukti mampu mengurangi waktu pengurusan dokumen legal hingga 30% lebih cepat dibandingkan metode tradisional, sekaligus menekan biaya operasional perusahaan.

“Layanan kami telah membantu lebih dari 300 bisnis, mulai dari UMKM hingga korporasi besar, memastikan kepatuhan hukum mereka berjalan dengan lancar,” ujar Philosophi.

Melalui teknologi dan layanan yang ditawarkan, Documenta Corpora Technology tidak hanya menjadi mitra strategis bagi perusahaan dalam transformasi digital, tetapi juga turut membangun ekosistem bisnis yang lebih efisien, kompetitif, dan patuh hukum di Indonesia. Dengan dukungan solusi digital ini, bisnis diharapkan dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri dan siap bersaing di kancah global.

Muzani: Prabowo Dengar dan Pertimbangkan Saran Terkait PPN 12%

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima dan mencermati semua masukan yang terkait dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Muzani menjelaskan bahwa Prabowo sangat memperhatikan kritik dan saran yang berkembang di masyarakat terkait kebijakan ini.

“Protes dan penolakan merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar. Semua pandangan, kritik, dan saran yang berkembang kami terima sebagai catatan penting sebelum Presiden membuat keputusan akhir,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

Muzani menambahkan bahwa Prabowo memahami sepenuhnya keberatan-keberatan yang ada. Menurutnya, keputusan terkait hal ini akan diumumkan oleh Presiden pada waktu yang tepat. “Pak Prabowo memahami semua keberatan tersebut, dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan keputusan yang akan diambil, termasuk apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam kenaikan PPN,” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) 2021 yang mengatur kenaikan ini mulai Januari 2025. Muzani menegaskan bahwa pemerintah akan mempelajari dengan cermat berbagai masukan yang ada.

“Undang-undang ini mengharuskan kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Namun, pemerintah akan mempelajari dengan saksama berbagai pandangan yang muncul di masyarakat, termasuk masukan dari Pak Prabowo. Semua pandangan ini akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan,” tambah Muzani.