Di tengah tekanan pemerintahan baru Amerika Serikat dan tuntutan untuk membuka jalur dialog dengan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa dirinya tidak terikat oleh undang-undang Ukraina yang melarang negosiasi dengan Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menyatakan bahwa negosiasi antara Kiev dan Moskow dalam kondisi saat ini akan dianggap tidak sah jika larangan legislatif di Ukraina tetap berlaku. Putin mendesak pihak-pihak yang mendukung pemerintahan Kiev untuk memaksa Zelenskyy mencabut aturan tersebut.
Dalam konferensi pers di Kiev, Zelenskyy mengungkapkan bahwa sebelum dirinya memberlakukan larangan negosiasi, berbagai pihak, termasuk Rusia, kekuatan politik lokal, serta perwakilan AS dan Inggris, telah mencoba memulai dialog damai. Namun, ia menganggap upaya tersebut sebagai “separatisme” yang harus dihentikan.
“Saya menghentikan semua jalur negosiasi bayangan. Saya menghentikan separatisme di negara ini. Saya melarang siapa pun di Ukraina, baik tokoh politik maupun perwakilan lain, untuk melakukan negosiasi dengan Rusia,” ujar Zelenskyy dengan tegas.
Zelenskyy juga menyatakan bahwa hanya dirinya yang memiliki kewenangan untuk mengadakan negosiasi resmi. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Zelenskyy telah bersedia untuk membuka dialog dengan Rusia.
Meski demikian, dekrit Zelenskyy yang diterbitkan pada 30 September 2022, serta keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, hanya menegaskan larangan negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tidak ada rincian dalam dokumen tersebut mengenai siapa yang memiliki wewenang resmi untuk bernegosiasi dari pihak Ukraina.
Putin sendiri telah menyampaikan serangkaian syarat untuk penyelesaian konflik secara damai, termasuk penghentian operasi militer Ukraina di wilayah yang diklaim Rusia, pembatalan rencana bergabung dengan NATO, demiliterisasi, denazifikasi, dan deklarasi status netral. Ia juga menekankan pentingnya pencabutan sanksi internasional terhadap Rusia sebagai bagian dari proses perdamaian.
Namun, Kiev tetap mempertahankan larangan legislatif untuk membuka dialog dengan Moskow, sementara negara-negara Barat terus mengabaikan pendekatan diplomasi yang diajukan Rusia. Kremlin menyatakan bahwa saat ini tidak ada kondisi yang memungkinkan tercapainya resolusi damai, dengan prioritas utama Rusia tetap pada pencapaian tujuan militernya melalui operasi khusus.
