Jelang Ramadhan, Wamendagri Instruksikan Daerah Kendalikan Harga Pangan dan Percepat Serapan Gabah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang bulan Ramadhan serta memastikan penyerapan gabah berjalan optimal.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Bima menyoroti dua aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, yaitu kenaikan harga jagung bagi peternak serta harga gabah kering di tingkat petani.

Ia mengungkapkan bahwa harga jagung telah menembus angka lebih dari Rp7.000 per kilogram. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemantauan produksi dan distribusi komoditas ini guna menghindari potensi kelangkaan dan lonjakan harga lebih lanjut.

“Saya kira ini harus diawasi dengan ketat, baik dari sisi produksi maupun distribusinya oleh rekan-rekan di daerah serta dinas terkait,” ujar Bima dalam keterangannya.

Selain itu, Bima juga menegaskan urgensi percepatan serapan gabah oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), yang ditargetkan mampu menyerap hingga 30 juta ton gabah di 26 provinsi.

Ia meminta dukungan penuh dari kepala daerah, dinas terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar serapan gabah dapat berjalan maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Ini benar-benar sangat krusial. Kita harus memastikan bahwa target 30 juta ton gabah di 26 provinsi dapat terserap secara optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa inflasi tahunan per Januari 2025 tercatat rendah di angka 0,76 persen. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan diskon listrik 50 persen dari pemerintah.

Namun demikian, beberapa harga komoditas pangan, seperti cabai rawit, cabai merah, dan beras, mengalami lonjakan yang signifikan akibat faktor cuaca.

“Kita perlu mewaspadai pengaruh cuaca terhadap suplai cabai merah dan cabai rawit. Inflasi bulanan di Januari ini bahkan meningkat lebih dari 60 persen untuk kedua komoditas tersebut,” ungkap Amalia.

Rakor tersebut juga menghadirkan berbagai narasumber, baik yang hadir langsung maupun secara virtual.

Beberapa narasumber yang hadir secara langsung antara lain Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana, Deputi III Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.

Sementara itu, beberapa narasumber yang berpartisipasi secara virtual mencakup Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung Sila Pulungan, serta Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida.

Selain itu, turut serta dalam diskusi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Djoko Prihadi serta Perwira Tinggi Sahli Tk. II Ekonomi Khusus Bidang Ekkudag Sahli Panglima TNI Ito Hediarto.

Rakor ini juga diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, baik yang hadir langsung maupun melalui sambungan virtual.

Target Stok Cadangan Beras Pemerintah Indonesia Ditingkatkan Menjadi 2,5 Juta Ton

Pemerintah Indonesia melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) berkomitmen untuk meningkatkan jumlah cadangan beras yang dimiliki. Target yang sebelumnya berada pada angka 1,5 juta ton kini dinaikkan menjadi 2,5 juta ton. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan beras di seluruh wilayah Indonesia, terutama menjelang masa-masa rawan kekurangan pasokan akibat bencana alam atau perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi beras nasional.

Selain memastikan ketersediaan beras, peningkatan stok cadangan ini juga bertujuan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar domestik. Dengan stok yang lebih banyak, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali. Kebijakan ini penting untuk mencegah inflasi pangan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi petani dan sektor pertanian secara umum. Dengan adanya stok cadangan yang lebih besar, Bulog akan menyerap hasil produksi beras petani secara lebih optimal. Hal ini diharapkan bisa membantu petani memperoleh harga yang lebih stabil dan mencegah potensi kerugian akibat fluktuasi harga yang tajam di pasar.

Untuk mencapai target stok cadangan beras yang lebih besar, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan infrastruktur distribusi dan fasilitas penyimpanan beras di berbagai daerah. Pembaruan dan pembangunan gudang-gudang penyimpanan yang lebih modern akan dilakukan agar beras yang disimpan tetap terjaga kualitasnya dan siap didistribusikan saat dibutuhkan.

Dengan meningkatkan target stok cadangan beras menjadi 2,5 juta ton, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, tetapi juga untuk mengatasi tantangan ekonomi yang timbul akibat fluktuasi harga pangan global. Peningkatan stok cadangan ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong kesejahteraan petani di Indonesia.