PM Malaysia Anwar Ibrahim Tunjuk Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Jadi Penasihat Pribadinya

16 Desember 2024 — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan penunjukan Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, sebagai penasihat pribadinya. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat latar belakang politik yang berbeda antara kedua pemimpin tersebut. Thaksin, yang dikenal dengan kebijakan pro-bisnis dan kontroversial di Thailand, dianggap memiliki pengalaman luas dalam pemerintahan dan ekonomi yang dapat memberikan wawasan berharga bagi Anwar dalam mengelola negara.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari ini, Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa penunjukan Thaksin bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Malaysia dan Thailand serta memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara. Anwar juga menekankan bahwa pengalaman Thaksin dalam dunia bisnis dan pemerintahan akan sangat membantu Malaysia dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis ekonomi dan ketegangan politik regional. “Thaksin adalah sosok yang memiliki banyak pengalaman, dan saya percaya ia dapat memberikan pandangan yang tajam dalam membantu kebijakan pemerintahan kami,” ujar Anwar.

Penunjukan Thaksin ini disambut positif oleh banyak pengamat politik dan pelaku bisnis, yang melihatnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Malaysia di Asia Tenggara. Thaksin dikenal dengan keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Thailand selama masa jabatannya, meskipun juga dikelilingi kontroversi. Banyak pihak berharap bahwa wawasan dan pengalamannya bisa memberikan dampak positif bagi pemerintahan Anwar Ibrahim.

Meski demikian, penunjukan Thaksin ini bukan tanpa tantangan. Beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa keputusan ini bisa menimbulkan ketegangan politik, mengingat masa lalu Thaksin yang penuh dengan perpecahan di Thailand. Selain itu, rakyat Malaysia juga perlu melihat seberapa besar pengaruh Thaksin terhadap kebijakan dalam negeri dan apakah penunjukannya akan membawa dampak positif atau malah memperburuk situasi politik di negara ini.

PM Malaysia Anwar Ibrahim Dituding Terima Gratifikasi Selama Kunjungan Kenegaraan

Pada 24 November 2024, pernyataan kontroversial muncul terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, selama kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Laporan yang disampaikan oleh beberapa media lokal dan sumber yang tidak disebutkan namanya ini mengklaim bahwa Anwar Ibrahim diduga menerima sejumlah hadiah atau bentuk penghargaan lain dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Tuduhan ini memicu protes keras dari berbagai pihak, termasuk anggota oposisi yang meminta klarifikasi terkait isu tersebut.

Tudingan ini muncul setelah beberapa kunjungan kenegaraan yang dilakukan Anwar Ibrahim dalam beberapa bulan terakhir. Kunjungan tersebut membawa sejumlah delegasi dan bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Malaysia dengan negara-negara sahabat. Namun, kunjungan tersebut kini diliputi oleh kontroversi, dengan banyak pihak meragukan apakah Anwar Ibrahim menerima hadiah atau gratifikasi dari negara atau individu tertentu yang diuntungkan dari kesepakatan internasional yang dibahas selama kunjungan.

Menanggapi tudingan tersebut, pihak pemerintah Malaysia melalui juru bicara Anwar Ibrahim membantah keras tuduhan gratifikasi. Mereka menegaskan bahwa tidak ada penerimaan hadiah atau gratifikasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri dalam rangka kunjungan kenegaraan. Juru bicara tersebut menegaskan bahwa semua kegiatan kenegaraan dilakukan sesuai dengan standar etika pemerintahan yang ketat, dan tuduhan ini dianggap tidak berdasar.

Tuduhan ini mendapat tanggapan dari partai oposisi yang mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait tuduhan gratifikasi tersebut. Oposisi menilai bahwa kasus ini berpotensi merusak integritas pemerintahan Anwar Ibrahim yang baru memulai masa jabatan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Anwar.

Tuduhan gratifikasi yang mengarah kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada 24 November 2024 memunculkan kontroversi yang masih memanas. Sementara pemerintah Malaysia membantah tuduhan tersebut, pihak oposisi menuntut penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini menjadi sorotan utama, dan publik menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai kebenaran tuduhan tersebut, yang dapat berdampak pada citra dan stabilitas pemerintahan Anwar Ibrahim di Malaysia.