Komisi V DPR RI telah mengesahkan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Efisiensi anggaran ini mencapai 50 persen dari nilai yang diusulkan sebelumnya.
Dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar di Jakarta pada Kamis, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengumumkan bahwa pagu indikatif BMKG disetujui sebesar Rp1,403 triliun dari sebelumnya Rp2,826 triliun, sementara Basarnas menerima Rp1,011 triliun dari sebelumnya Rp1,497 triliun.
Tak hanya itu, pemangkasan anggaran juga terjadi di beberapa kementerian lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami penyesuaian menjadi Rp29,571 triliun dari sebelumnya Rp110,952 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disetujui sebesar Rp1,613 triliun dari Rp5,274 triliun, sedangkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal turun menjadi Rp1,157 triliun dari Rp2,192 triliun. Sementara itu, Kementerian Transmigrasi mendapat alokasi Rp75,023 triliun dari sebelumnya Rp122,4 triliun.
Meski terjadi perdebatan di kalangan anggota DPR terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap pelayanan masyarakat, akhirnya kesepakatan dicapai setelah memahami bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Lasarus menegaskan bahwa pengesahan pagu indikatif merupakan kewenangan penuh pemerintah dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan dengan kementerian serta lembaga terkait. Rapat teknis mendatang akan memperdalam program kerja masing-masing instansi dengan melibatkan eselon 1 hingga 3.
Menanggapi keputusan ini, Kepala Basarnas, Kusworo, menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, layanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama 24 jam tanpa kompromi.